Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan tidak akan memaksa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
"Ya, kan politik tidak boleh memaksa. Semua harus kompromi," ujar Zulkifli usai perayaan HUT Ke-25 PAN di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8) malam.
Ia mengatakan politik harus mengedepankan musyawarah mufakat, terlebih untuk mencari jalan tengah dalam menentukan bakal cawapres pendamping Prabowo.
Baca juga: Jokowi Disebut Sedang Bermanuver Imbangi Megawati
"Kalau kemarin saya bilang cawapres satu-satunya Pak Erick, bisa bubar. Bubar dong. Orang pulang. Tidak boleh begitu," ucap pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Ia pun menjelaskan narasi yang diusung Presiden Joko Widodo ketika pertama kali maju sebagai calon presiden di 2014. Saat itu, Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu mengatakan tidak memikirkan untuk maju. Namun, pada akhirnya Jokowi maju sebagai capres bersama Jusuf Kalla yang menjadi cawapres.
Baca juga: Koalisi Indonesia Maju Dinilai Jadi Ujian Kesolidan Koalisi Prabowo
"Dalam politik, tidak bisa menunjukkan keinginan yang terlalu menggebu-gebu. Jadi, kalau kelihatan sekali mengejar, nanti tidak jadi," ucapnya. (Ant/Z-11)
Penghargaan juga diberikan kepada pelatih yang berkontribusi dalam keberhasilan atlet.
Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) menggelar ajang apresiasi Ciputra Golfpreneur Awards 2026 di Jakarta, Kamis (12/3).
Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik
VAP memberanikan diri membongkar trauma yang selama ini dipendamnya karena posisi terduga pelaku yang memiliki kuasa besar sebagai pelatih sekaligus ketua pengurus provinsi.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved