Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung memastikan PBNU akan tetap menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik. Termasuk dengan PKB.
Baca juga: PBNU tidak Sodorkan Capres Cawapres
“Arahan Ketua Umum PBNU Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) sangat jelas. Gus Yahya tidak pernah mempermasalahkan PKB, cuma ingin menjaga jarak,” kata Sulaiman Tanjung dalam keterangan yang diterima Media Indonesia.
Baca juga: PBNU Belum Dengar Khofifah Minta Restu Maju di Pilpres
Hasil survei Kompas menyebutkan suara warga NU terbagi merata di semua partai politik. Bahkan warga NU terbanyak ternyata mencoblos PDIP, Gerindra, Partai Golkar.
“Jadi NU itu tidak hanya milik PKB. Buktinya yang paling banyak dipilih warga NU adalah PDI Perjuangan; bukan PKB. Jadi PBNU akan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak ada perlakuan istimewa,” kata dia.
Sulaiman juga membantah pendapat yang menyebut pernyataan apapun dari Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tidak berpengaruh pada PKB.
“Jadi Gus Yahya tidak pernah mempermasalahkan PKB. Hanya yang beliau sesalkan itu ternyata pemilih PKB sendiri ogah sama Muhaimin. Ini kan fakta survei Kompas PKB 7% dan Muhaimin hanya 0,4%. Kan jomplang,” ujarnya.
Dengan elektabilitas Muhaimin yang jauh di bawah PKB, menurut Sulaiman Tanjung, yang tidak memiliki pengaruh pada PKB sebenarnya adalah Muhaimin sendiri. (X-7)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved