Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Sekjen PBNU Sulaiman Tanjung memastikan PBNU akan tetap menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan partai politik. Termasuk dengan PKB.
Baca juga: PBNU tidak Sodorkan Capres Cawapres
“Arahan Ketua Umum PBNU Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) sangat jelas. Gus Yahya tidak pernah mempermasalahkan PKB, cuma ingin menjaga jarak,” kata Sulaiman Tanjung dalam keterangan yang diterima Media Indonesia.
Baca juga: PBNU Belum Dengar Khofifah Minta Restu Maju di Pilpres
Hasil survei Kompas menyebutkan suara warga NU terbagi merata di semua partai politik. Bahkan warga NU terbanyak ternyata mencoblos PDIP, Gerindra, Partai Golkar.
“Jadi NU itu tidak hanya milik PKB. Buktinya yang paling banyak dipilih warga NU adalah PDI Perjuangan; bukan PKB. Jadi PBNU akan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak ada perlakuan istimewa,” kata dia.
Sulaiman juga membantah pendapat yang menyebut pernyataan apapun dari Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tidak berpengaruh pada PKB.
“Jadi Gus Yahya tidak pernah mempermasalahkan PKB. Hanya yang beliau sesalkan itu ternyata pemilih PKB sendiri ogah sama Muhaimin. Ini kan fakta survei Kompas PKB 7% dan Muhaimin hanya 0,4%. Kan jomplang,” ujarnya.
Dengan elektabilitas Muhaimin yang jauh di bawah PKB, menurut Sulaiman Tanjung, yang tidak memiliki pengaruh pada PKB sebenarnya adalah Muhaimin sendiri. (X-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved