PBNU tidak Sodorkan Capres Cawapres

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan, NU bukan partai politik. Sehingga tidak akan menyodorkan nama-nama untuk calon presiden atau calon wakil presiden.

Namun diakui, sampai saat ini masih banyak yang dalam pikirannya selalu mencari bagaimana agar bisa memperoleh bagian (perpolitikan). 

“Banyak yang mempunyai pola kegiatan politik, banyak yang pikirannya politik, bagaimana biar dapat bagian. Padahal (NU) sudah bukan parpol,” katanya di Kampus Universitas Alma Ata, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: Tentukan Langkah Politik, Khofifah Tunggu Arahan Kiai dan Ulama

Ketua Umum PBNU itu mengingatkan, menjelang kemerdekaan, KH Hasyim Asyari ditanya oleh petinggi militer Jepang dengan pertanyaan, 

“Kalau Indonesia merdeka, siapa yang pantas memimpin Indonesia? Pertanyaan tersebut dijawab dengan tegas, Ir. Soekarno. Tidak dijawab dengan Wahid Hasyim yang juga banyak berkiprah di perjuangan RI. Tapi menyodorkan orang yang dipandang mumpuni,” katanya.

Baca juga: PBNU Belum Dengar Khofifah Minta Restu Maju di Pilpres

Gus Yahya menjelaskan dirinya tidak berkeinginan menjadi imam NU, tidak mencari otoritas keagamaan. 

“Tapi saya cari pekerjaan,” tegasnya.

Ia bahkan kemudian dengan lantang menanyakan, memilih punya presiden dari NU tapi goblok atau presiden dari luar NU tapi pinter. Ucapan KH Yahya Cholil Staquf itu kemudian dijawab serempak, pilih orang yang pinter.

Karena itu, imbuhnya, kalangan kyai di lingkungan NU juga sudah sepakat untuk tidak membicarakan hal ini di luaran. 

“Memilih yang terbaik. Siapa ya nanti kita lihat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita akan kompak dalam hal ini maka tidak ada clemongan,” ujarnya yang disambut tepuk tangan riuh.

Pada kesempatan itu, sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menegaskan, saat ini telah dipersiapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kepengurusan NU.

Menurutnya program yang kemudian dijalankan ini ialah dengan meningkatkan validitas. Kevalidan itu, ujarnya ukurannya adalah valid personel, valid persyaratan, valid proses dan prosedur.serta valid administrasi.

Ditegaskan, ke depan, akan ada berbagai pelatihan bagi kader-kader NU di berbagai jenjang agar mereka bisa mencalonkan atau dicalonkan dalam kepengurusan. Bahkan, untuk tingkat PW (provinsi) ataupun PB (pusat) mereka harus lulus dari Akademi Kader Pimpinan Nahdlatul Ulama.

Akademi ini, lanjutnya, sudah siap diluncurkan dan penyiapannya, PBNU bekerjasama dengan Lemhannas.

“Hanya mereka yang telah mengantongi ijazah dari akademi ini yang bisa mencalonkan atau dicalonkan untuk kepengurusan tingkat PW dan PB,” ujarnya.

Kader-kader yang telah lulus dari akademi tersebut, lanjutnya, juga telah memiliki kualifikasi untuk menjadi calon presiden. (AU/Z-7)