Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, mengemukakan secara teknokratik memang ada beberapa poin penurunan kinerja KPK.
Baca juga: Kritik Novel soal KPK Dinilai Jadi Masukan bagi DPR
“Dari jumlah operasi tangkap tangan (OTT), pemulihan aset kejahatan itu mengalami penurunan. Nah memang ada penetapan jumlah tersangka yang naik, tapi secara keseluruhan artinya kinerja KPK mengalami penurunan,” ungkap Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (24/8).
Zaenur menuturkan KPK harus dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, harus beberapa parameter yang digunakan, yang pertama kerugian keuangan negara. Artinya KPK dimandatkan dibentuk oleh negara untuk menangani korupsi yang besar bukan hanya tangkapan kecil (small fish).
Baca juga: Akui Prestasinya Merosot, KPK: Kami Tidak Mungkin Berantas Korupsi Sendiri
“Saya lihat di sini kerugian negara baik yang diproses maupun dikembalikan itu tidak ada peningkatan prestasi malah justru mengalami penurunan,” tuturnya.
“Yang kedua dilihat dari aktornya, aktornya apa, jadi UU KPK itu memandatkan KPK hanya bisa menangani aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara atau pihak-pihak yang terkait dengan mereka,” tambahnya.
Zaenur menilai KPK pada periode ini tak menyentuh problem penegakan hukum. Bahkan ketika hulu masalahnya ada di lembaga lain, semisal kepolisian dan kejaksaan tak disentuh KPK.
Zaenur beranggapan hal Ini jadi problem karena korupsi di penegak hukum itu menjadi penyebab korupsi lain. “Istilahnya kita tak mungkin membersih lantai dengan sapu yang kotor,” ungkapnya.
Zaenur juga menyayangkan di era kepemimpinan Firli Bahuri ini terjadi hubungan harmonis dalam arti keliru. Artinya tidak saling melakukan penindakan perkara sesama penegak hukum.
“Ketiga, kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tidak ada karakter itu. Periode 2023 ini kinerja KPK sangat buruk bahkan mengalami penurunan dari periode sebelumnya,” tegasnya.
“Saya melihat bahwa KPK di sini terlihat tidak punya prioritas. Yang kedua, dari sisi jumlah, KPK punya penurunan kinerja. Jadi saya lihat bukan banyak-banyak tersangka tapi strategis nilai kasus itu,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
SOSIOLOG UGM Andreas Budi Widyanta, atau kerap disapa AB, menyoroti keputusan ulah pati (bunuh diri) pada anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada 29 Januari 2026 lalu.
SEKRETARIS Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Sigit Priyanto, Rabu menegaskan, tahun 2026 ini, UGM akan menerima 10.000 mahasiswa baru baik jenang Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D-4).
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapor, serta prestasi akademik dan nonakademik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved