Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, mengemukakan secara teknokratik memang ada beberapa poin penurunan kinerja KPK.
Baca juga: Kritik Novel soal KPK Dinilai Jadi Masukan bagi DPR
“Dari jumlah operasi tangkap tangan (OTT), pemulihan aset kejahatan itu mengalami penurunan. Nah memang ada penetapan jumlah tersangka yang naik, tapi secara keseluruhan artinya kinerja KPK mengalami penurunan,” ungkap Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (24/8).
Zaenur menuturkan KPK harus dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, harus beberapa parameter yang digunakan, yang pertama kerugian keuangan negara. Artinya KPK dimandatkan dibentuk oleh negara untuk menangani korupsi yang besar bukan hanya tangkapan kecil (small fish).
Baca juga: Akui Prestasinya Merosot, KPK: Kami Tidak Mungkin Berantas Korupsi Sendiri
“Saya lihat di sini kerugian negara baik yang diproses maupun dikembalikan itu tidak ada peningkatan prestasi malah justru mengalami penurunan,” tuturnya.
“Yang kedua dilihat dari aktornya, aktornya apa, jadi UU KPK itu memandatkan KPK hanya bisa menangani aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara atau pihak-pihak yang terkait dengan mereka,” tambahnya.
Zaenur menilai KPK pada periode ini tak menyentuh problem penegakan hukum. Bahkan ketika hulu masalahnya ada di lembaga lain, semisal kepolisian dan kejaksaan tak disentuh KPK.
Zaenur beranggapan hal Ini jadi problem karena korupsi di penegak hukum itu menjadi penyebab korupsi lain. “Istilahnya kita tak mungkin membersih lantai dengan sapu yang kotor,” ungkapnya.
Zaenur juga menyayangkan di era kepemimpinan Firli Bahuri ini terjadi hubungan harmonis dalam arti keliru. Artinya tidak saling melakukan penindakan perkara sesama penegak hukum.
“Ketiga, kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tidak ada karakter itu. Periode 2023 ini kinerja KPK sangat buruk bahkan mengalami penurunan dari periode sebelumnya,” tegasnya.
“Saya melihat bahwa KPK di sini terlihat tidak punya prioritas. Yang kedua, dari sisi jumlah, KPK punya penurunan kinerja. Jadi saya lihat bukan banyak-banyak tersangka tapi strategis nilai kasus itu,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Pengakuan pemerintah terhadap berbagai use case teknologi ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan arsitektur sistem keuangan nasional.
LONGSORNYA gunungan sampah di TPST Bantargebang yang mengewaskan 7 orang pada 8 Maret lalu menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi sekedar isu lingkungan.
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
Mengapa emosi bisa berujung kekerasan? Psikolog UGM & UI jelaskan peran Amigdala vs Prefrontal Cortex serta cara mencegah perilaku impulsif.
Pakar kebencanaan UGM Dwikorita Karnawati menjelaskan lubang raksasa di Aceh Tengah bukan sinkhole, melainkan mahkota longsoran akibat gerakan tanah dan erosi yang terus berkembang.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved