Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman, mengemukakan secara teknokratik memang ada beberapa poin penurunan kinerja KPK.
Baca juga: Kritik Novel soal KPK Dinilai Jadi Masukan bagi DPR
“Dari jumlah operasi tangkap tangan (OTT), pemulihan aset kejahatan itu mengalami penurunan. Nah memang ada penetapan jumlah tersangka yang naik, tapi secara keseluruhan artinya kinerja KPK mengalami penurunan,” ungkap Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (24/8).
Zaenur menuturkan KPK harus dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, harus beberapa parameter yang digunakan, yang pertama kerugian keuangan negara. Artinya KPK dimandatkan dibentuk oleh negara untuk menangani korupsi yang besar bukan hanya tangkapan kecil (small fish).
Baca juga: Akui Prestasinya Merosot, KPK: Kami Tidak Mungkin Berantas Korupsi Sendiri
“Saya lihat di sini kerugian negara baik yang diproses maupun dikembalikan itu tidak ada peningkatan prestasi malah justru mengalami penurunan,” tuturnya.
“Yang kedua dilihat dari aktornya, aktornya apa, jadi UU KPK itu memandatkan KPK hanya bisa menangani aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara atau pihak-pihak yang terkait dengan mereka,” tambahnya.
Zaenur menilai KPK pada periode ini tak menyentuh problem penegakan hukum. Bahkan ketika hulu masalahnya ada di lembaga lain, semisal kepolisian dan kejaksaan tak disentuh KPK.
Zaenur beranggapan hal Ini jadi problem karena korupsi di penegak hukum itu menjadi penyebab korupsi lain. “Istilahnya kita tak mungkin membersih lantai dengan sapu yang kotor,” ungkapnya.
Zaenur juga menyayangkan di era kepemimpinan Firli Bahuri ini terjadi hubungan harmonis dalam arti keliru. Artinya tidak saling melakukan penindakan perkara sesama penegak hukum.
“Ketiga, kasus korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tidak ada karakter itu. Periode 2023 ini kinerja KPK sangat buruk bahkan mengalami penurunan dari periode sebelumnya,” tegasnya.
“Saya melihat bahwa KPK di sini terlihat tidak punya prioritas. Yang kedua, dari sisi jumlah, KPK punya penurunan kinerja. Jadi saya lihat bukan banyak-banyak tersangka tapi strategis nilai kasus itu,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Menurut Rossa, KPK yakin uang suap untuk eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bukan dari Harun. Rossa merupakan penyelidik yang ikut dalam OTT ini, beberapa tahun silam.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sebanyak delapan orang terjaring.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah kliennya memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon seluler saat OTT KPK
Helmi Hasan dan Mian ditetapkan sebagai pasangan calon usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Gubernur Bengkulu dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Setyo Budiyanto menyebut operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu rangkaian kewenangan KPK
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
25 Mahasiswa Peternakan UGM Diturunkan untuk Memastikan Kualitas Hewan Kurban di Kota Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada, yang meneguhkan jati diri sebagai Universitas Pancasila berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melakukan pengembangan keilmuan.
Perguruan tinggi perlu menggandeng industri untuk membantu menciptakan pasar, memproduksi, dan menyalurkannya ke konsumen.
Saat ini, besaran UKT masih mengacu pada ketentuan tahun 2023 dengan nominal tertinggi setara dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) masing-masing program studi
Ia menjelaskan, pendampingan yang diberikan Fakultas Hukum UGM dilakukan sampai akhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved