Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai meminta sinergitas dengan media massa dapat memperkuat upaya untuk mewujudkan peradilan yang bersih karena media massa memiliki kekuatan besar sebagai pilar keempat demokrasi.
"Saya tidak akan mengurai panjang lebar, tapi bangsa kita merasakan betul kekuatan media, apa pun teorinya, ada yang mengatakan (media massa adalah) pilar keempat (demokrasi)," kata Amzulian seperti dilansir dari Antara.
Amzulian berharap media massa dapat membantu memperkuat kerja KY sebagai lembaga tinggi negara dalam mengawasi dan melindungi kinerja hakim di Indonesia. "Sekarang, kita bersyukur media massa kita sudah sangat kuat dan kita harapkan, intinya adalah bagaimana kami sangat berharap teman-teman media membantu memperkuat KY," kata dia.
Baca juga: Etika Perlu Dijunjung di Media Sosial, Begini Caranya
Menurutnya, kontribusi dan sinergitas media massa dapat membuat peradilan di Tanah Air menjadi lebih kuat. Terlebih, kata dia, saat ini dibutuhkan upaya ekstra untuk memperbaiki lembaga peradilan tersebut.
"Kalau teman media membantu kita, pada akhirnya berkontribusi kepada lembaga peradilan yang memang kondisinya saat ini perlu upaya ekstra keras bagi kita untuk memperbaikinya," ujarnya.
Amzulian menyampaikan bahwa KY memiliki tugas berat karena sumber daya manusia (SDM) lembaganya hanya 300-an orang untuk mengawasi hakim yang jumlahnya mencapai angka 8.000.
"Sudahlah terbatas secara SDM, terbatas juga secara kewenangan," kata Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 itu.
KY, terang Amzulian, sekarang sedang memperkuat peran advokasi terhadap hakim karena KY tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga melindungi hakim. Dia menyebut beberapa hakim di Indonesia mendapat intimidasi. "Terakhir, ada laporan misalnya hakim mendapat intimidasi dari aparat hukum lainnya," kata dia.
Baca juga: Perpusnas Dorong Anak Cerdas Literasi dan Bermedia Sosial
Selain itu, KY juga berwenang menyeleksi calon hakim agung. Para komisioner KY, kata dia, bekerja keras memastikan calon hakim agung yang terseleksi adalah yang paling baik kualitasnya.
"Terakhir, kewenangan lainnya adalah menindak hakim melalui MKH, Majelis Kehormatan Hakim," kata Amzulian.
Oleh sebab itu, Amzulian mendorong sinergitas media massa untuk membantu KY dalam mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Tidak hanya media massa nasional, Amzulian juga meminta sinergitas dari media massa lokal. Ia mengingatkan bahwa KY sudah memiliki 20 kantor penghubung yang tersebar di berbagai daerah.
"Termasuk sinergitas media massa lokal dengan kantor penghubung kami. Kami sudah punya 20 kantor penghubung. Juga kami harapkan dari media ada diskusi hukum dan peradilan, teman-teman media tentu banyak pengalaman terkait itu," kata dia. (Z-6)
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Media massa bisa semakin berperan sebagai duta literasi keuangan untuk membantu meningkatkan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen secara langsung di masyarakat.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya membutuhkan media massa untuk mengoptimalkan penginformasian kepada publik.
Broadcast: Jangkau audiens masif! Pelajari definisi, strategi, dan cara efektif sebarkan informasi secara luas. Raih perhatian maksimal!
Di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas.
Media memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan agensi PR.
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Ia menjelaskan bahwa sistem WBS di Ombudsman dikelola oleh dua unit berbeda melalui Inspektorat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved