Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Dedi Kurnia Syah menilai Calon Presiden (Capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo semakin jarang dilirik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu menurutnya merujuk pada pernyataan Ganjar yang tidak akan melanjutkan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
Sebelumnya, Ganjar berujar akan mengoreksi pelbagai program dari Presiden Jokowi yang dirasanya kurang pas, jika terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang.
“Dengan statement itu, justru Ganjar akan semakin dijauhi Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (31/7).
Baca juga : Survei LSI : Tren Elektabilitas Prabowo Konsisten Menanjak, Ganjar Justru Turun Naik
Adapun jika pernyataan Ganjar tersebut bagian manuver strategi komunikasi publik untuk menarik pemilih Anies dinilai berpotensi menimbulkan friksi dari para pemilih Jokowi yang tinggi. Persepsi pengoreksi kebijakan Jokowi dinilai bagian mirip dengan yang digaungkan Anies Baswedan dan justru merugikan Ganjar sebagai kandidat capres.
Baca juga : Dengarkan Masukan Purnawirawan TNI/Polri, Ganjar Siap Wujudkan Hankam yang Baik
“Situasi itu membuat Ganjar mencoba bermanuver, tetapi ia terlambat, karena koalisi yang lebih awal dan lebih dipercaya akan lakukan evaluasi kebijakan Jokowi adalah Anies Baswedan. Sehingga Ganjar seolah kehilangan orientasi dalam memilih ceruk suara,” pungkasnya.
Sebelumnya Ganjar Pranowo secara tegas menyatakan akan menghentikan program Jokowi yang tak sesuai dengan visinya jika nantinya terpilih sebagai Presiden. Ganjar melontarkan pernyataan itu saat ditanya soal hasil survei lembaga Australia, Utting Research, yang menunjukkan hanya 18 persen responden ingin kandidat capres melanjutkan program pemerintahan Jokowi.
"Kalau ada yang tak benar kita hentikan, kecuali ada yang tak pas, kita koreksi," kata Ganjar. (Z-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved