Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menunggu sejumlah nama calon penjabat (pj) kepala daerah yang akan menggantikan 170 kepala daerah definitif yang akan habis masa tugasnya pada September 2023.
"Baru kita samapaikan surat pemberitahuan kepada DPR kabupaten, kota, provinsi, yang akan berakhir itu untuk usulkan nama, jadi kami lagi tunggu nama," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023.
Wempi menjelaskan setiap DPRD yang kepala daerahnya akan habis masa tugasnya, menyerahkan dua nama ke Kemendagri. Setelah itu, pihaknya akan mengkaji nama tersebut sebelum diteruskan ke Presiden.
Baca juga : Kemendagri Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah, Ini Sebabnya
Selain itu, Wempi menjelaskan minimal pegawai negeri yang bisa duduk di kursi pj gubernur berpangkat pejabat tinggi madya. Kemudian untuk pj bupati dan walikota kota berpangkat pejabat tinggi pratama.
Wempi menyebut tidak menutup kemungkinan pejabat dari pemerintah pusat ikut mendaftarkan sebagai pj kepala daerah. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
"Itu yang kami tungggu usulan dari DPRD masing-masinh gitu. Itu yang kami tunggu," bebernya. (MGN/Z-4)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Periode pertama, jelas Makhfud, Gusnan Mulyadi ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt.) bupati Bengkulu Selatan.
Kuasa hukum pemohon Dr Saiful Anam mengatakan, jabatan notaris yang dibatasi Undang-undang hanya berumur 65 tahun dianggap memberatkan bagi para pemohon.
Presiden Emmanuel Macron berusaha memberikan semangat baru pada masa jabatannya yang terakhir dengan janji membangun Prancis yang "lebih kuat dan lebih adil".
PRESIDEN Joko Widodo mengeluarkan Kepres 112/P Tahun 2023 tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK. Kepres tersebut dikeluarkan 24 November 2023.
PIMPINAN KPK jilid V sudah menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpanjangan masa jabatan. Perpanjangan masa jabatan tersebut selama satu tahun sesuai putusan MK
Heru pun mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang belum bisa ia selesaikan selama satu tahun menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved