AJI Jakarta dan LBH Pers Desak Polisi Tangkap Preman Pemukul Jurnalis di Diskusi GMPG

KASUS penyerangan terhadap jurnalis kembali terjadi ketika meliput diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu ( 26/7). AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras tindakan represif itu.

"Kasus kali ini merupakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terus berulang menjelang tahun politik 2024. Atas tindakan itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi sayap Partai Golkar," kata Ketua AJI Jakarta, Afwan Purwanto, melalui keterangan tertulisnya. 

Afwan mengatakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput peristiwa kerusuhan bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik. Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Baca juga : Ketua Umum AMPG Sesalkan Insiden dengan Wartawan denga Massa Mengatasnamakan Golkar

"Setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp500 juta," jelas dia.

Baca juga : Pengurus DPD Golkar Mengaku dapat Ancaman Tak Dukung Airlangga

Afwan mendesak seluruh pihak untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi dan penghalangan kerja jurnalis di lapangan. Ia juga mengimbau kepada para pimpinan media massa untuk bertanggung jawab menjaga dan mengutamakan keselamatan jurnalisnya.

Pada pernyataan sikapnya, AJI Jakarta dan LBH Pers menyatakan mendesak aparat kepolisian untuk menindak pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis menggunakan delik pidana UU Pers Pasal 18 ayat (1).

Aji juga Mengimbau kepada para pemimpin media untuk bertanggung jawab atas keselamatan jurnalis saat bertugas di lapangan. Memberikan pembekalan pengetahuan Safety Journalist dan penanganan trauma yang terjadi selama peliputan jelang tahun politik atau pelaksanaan Pemilu 2024.

Meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati kegiatan jurnalistik sebagai bagian dari upaya penegakan kebebasan pers di Indonesia, sehingga keberatan atas sebuah karya jurnalistik bisa dilakukan dengan mengirimkan hak jawab. Peraturan tentang hak jawab i dimuat Undang-Undang Pers nomor 40 Tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.

Sejumlah massa yang tidak diketahui asalnya dan membuat ricuh mendatangi lokasi acara Diskusi GMPG di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta. Mereka disebut diarahkan dari massa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

"Tadi sempat disebutkan bahwa ini diarahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto," kata Inisiator GNPG Almanzo Bonara di lokasi.

Almanzo mengaku prihatin karena massa tersebut telah mengusik acara diskusi. Bahkan, sejumlah wartawan menjadi korban saat kericuhan tersebut.

"Saya merasa prihatin di tengah-tengah keprihatinan besar terkait dengan masalah elektabilitas, masalah korupsi yang ditimpa ketua umum, tapi ada pihak-pihak yang mengatasnamakan ketua umum membegal mempersekusi forum diskusi terkait dengan penyelamatan Partai Golkar," ucap Almanzo.

Massa menerobos masuk ke area diskusi. Suasana tegang dan massa tersebut meminta awak media tak meliput. Bahkan, kameramen Kompas TV berinisial JPP yang sedang merekam peristiwa itu didorong oleh salah seorang massa tersebut.

"Kamera dipukul, sama dagu saya kena pukul," kata JPP di lokasi.

Selain itu, ponsel milik jurnalis CNN Indonesia TV diambil dan dilempar. Keributan dan adu mulut massa yang tak dikenal dengan penanggung jawab diskusi tak terhindarkan.

Keributan terus terjadi selama hampir 1 jam sejak pukul 14.08 WIB. Tak puas, massa menggeruduk ruangan dan membanting peralatan liputan, salah satunya tripod milik jurnalis televisi.

Diskusi Generasi Muda Partai Golkar bertajuk 'Selamatkan Partai Golkar: Menuju Kemenangan Pileg 2024' ini dihadiri oleh sejumlah narasumber. Yakni, politikus Partai Golkar Andi Sinulingga, Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam, Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago, dan Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. (MGN/Z-8)