Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar mengaku mendapat ancaman bila tak mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto. Bahkan, yang ikut mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) juga disebut mendapat ancaman.
"Saya mantan ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, mereka semua seperti yang disampaikan ketakutan karena ditelpon segera bikin rapat dukung Pak Airlangga, ini perintah. Ketua-ketua DPD itu telepon saya, kan junior-junior saya semua itu," kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/7).
Baca juga : Ketua Umum AMPG Sesalkan Kericuhan Diskusi yang Mengatasnamakan GMPG di Pulau Dua Senayan
Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua, Max Richard Key juga mengatakan hal senada. Sejumlah pengurus DPD Partai Golkar diklaim merasa takut bicara untuk tidak mendukung kepengurusan Airlangga.
Baca juga : Bamsoet: Dukungan Kepada Airlangga tergantung Situasi Partai
Mereka takut terganjal pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Karena dari sejumlah pengurus DPD, ada yang daftar sebagai bakal caleg.
"Percaya atau tidak percaya, teman teman di daerah ini cuma takut bicara aja, ketika mereka bicara, langsung dicoret dari nomor untuk DCS, DCT untuk jadi DPR," ucap Max.
Isu Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto tengah ramai diembuskan oleh eksponen Partai Golkar. Kelompok ini tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga. (MGN/Z-8)
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved