Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan persoalan pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Salah satunya melalui upaya jemput bola perekaman data kependudukan.
Kepala Dukcapil DKI Budi Awaludin menjelaskan persoalan itu disebabkan terdapat puluhan ribu pemilih yang akan menginjak usia 17 tahun saat seminggu sebelum hingga hari pemilihan. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat perekaman data kependudukan terhadap pemilih tersebut.
Baca juga : Pemilih Pemula bisa Gunakan Suket Perekaman E-KTP
"Jadi ada sekitar 80 ribuan sekarang yang harus kita kejar mereka untuk melakukan perekaman sehingga ketika mereka berulang tahun, mereka sudah menerima KTP," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Juli 2023.
Baca juga : Nasib 19 Ribu Pemilih Potensial di Flores Timur Tergantung Blanko KTP-e
Budi menargetkan proses perekaman data kependudukan dapat rampung dalam dua bulan ke depan. Ia juga meminta keterlibatan dari rt dan rw untuk menyosialisasikan ke warganya dapat melakukan perekaman data kependudukan di lokasi domisili.
Budi menekankan pihaknya akan berupaya menjamin setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memberikan hak suaranya. (MGN/Z-8)
Strategi percepatan perekaman KTP-el kategori pemilih pemula terus dilakukan.
Realisasi capaian perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula telah melampaui angka rata-rata nasional.
Pengajuan kepindahan alamat Kependudukan tersebut sebagai persyaratan administrasi sesuai aturan sebelum dilantik sebagai Gubernur Jabar harus berdomisili di Bandung.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Jawa Barat, mempercepat perekaman e-KTP menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
TIM Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), menyoroti rendahnya partisipasi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta. Hal itu dikaitkan dengan kegagalan KPU Jakarta.
Jumlah antrean diprediksi akan terus bertambah hingga akhir 2019. Mereka adalah warga yang hendak membuat e-KTP baru, hilang, maupun penggantian akibat rusak.
Masalah pada coklit seharusnya tidak terjadi, mengingat KPU sudah memiliki basis data termutakhir versi Pemilu 2024
KPU Kabupaten Bogor juga masih melakukan pemutakhiran data dan akan memplenokan daftar pemilih sementara (DPS) pada 11 Agustus 2024
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel menetapkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 568.256 jiwa.
KPU Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam rapat pleno terbuka di sebuah hotel di Brebes, Rabu (21/6) malam.
DUA warga Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diamankan karena diduga menggunakan DPT orang lain saat hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pelaku dijanjikan uang Rp100 ribu per TPS.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved