Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KRISIS blanko pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-e mengancam 19.710 pemilih potensial di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih potensial kemungkinan besar tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum 2024 lantaran belum memiliki KTP elektronik.
Komisioner Bidang Divisi Data dan Perencanaan KPU Flores Timur Fabianus Boli Uran menjelaskan KTP elektronik menjadi syarat paling mutlak bagi pemilih agar bisa menggunakan hak suara mereka.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
"Iya syarat mutlak, tidak ada ruang lain. Di regulasi itu, orang wajib membawa dan menunjukan KTP elektronik," ujar Fabianus.
"Mereka datang bawa surat panggilan memilih (C6) lalu tunjukan ke petugas. Surat panggilan memilih itu kan undangan, jadi memastikan dia memilih itu KTP elektronik," lanjutnya..
Fabianus mengatakan pemilih potensial terdiri dari beberapa kategori yaitu, pemilih pemula yang akan genap 17 tahun pada 14 Februari 2024 mendatang dan pemilih yang tidak berada di tempat saat badan adhoc melakukan pencoklitan, misalnya kerja di luar wilayah atau urusan pendidikan.
Baca juga : Melihat Kesulitan Masyarakat, Adam Bethan Putuskan Jadi Bacaleg
"Ada juga saat teman-teman melakukan pencoklitan tidak bisa ditemui. Kemudian kategori pemilih yang sudah pindah domisili dan urus KK baru tapi alamat KTP masih lama, termasuk pemilih yang KTP rusak," jelasnya.
Pihaknya terus membangun koordinasi bersama Dinas Dukcapil Flores Timur agar pemilih potensial yang telah memenuhi syarat segera dilakukan perekaman KTP elektronik.
"Waktu kita sampaikan data-data, Pak Penjabat Bupati sudah mengambil langkah bijaksana untuk menginstruksikan Dukcapil mengambil langkah-langkah strategis," tutur Fabianus.
Baca juga : 165 Bacaleg Flotim Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Larantuka
Sementara Sekretaris Dinas Dukcapil Flores Timur Herman Tukan mengaku keterbatasan blanko menjadi kendala utama untuk menjamin kepemilikan KTP elektronik bagi pemilih potensial.
"Kita tidak bisa memastikan karena lambat dan cepatnya pelayanan sangat bergantung pada blanko," ungkapnya.
Pihaknya terus berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Flores Timur. Dukcapil Flores Timur telah meminta bantuan ke Ditjen Dukcapil namun sampai saat ini belum menemukan jawaban. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik.
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) itu menolak pulang ke Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved