Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi yang merupakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disebut-sebut akan dilantik menggantikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pelantikan oleh Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7), pukul 10.00 WIB.
Selain Menkominfo, presiden juga akan akan melantik sejumlah wakil menteri kabinet Indonesia Maju dan satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Saat dikonfirmasi, Budi mengatakan penunjukkan menteri-menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Kami menunggu pengumuman dari Presiden. Karena itu hak prerogatif presiden," ujarnya, Minggu (16/7).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sosok yang menggantikan Budi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) akan diisi Prof Paiman Raharjo. Sementara itu, Pahala Mansury yang sebelumnya Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Rosan Roeslani yang sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat akan mengisi posisi Wakil Menteri BUMN. Jokowi juga dikabarkan akan melantik satu orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). (Ind/Z-7)
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved