Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
RANGKAIAN Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVI tahun 2023 diselenggarakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rakernas Apeksi berlangsung dari 10-14 Juli 2023.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hadir ke Rakernas Apeksi XVI di Upperhils Convention Hall, Kota Makassar pada Kamis (13/7). Ganjar diagendakan mengikuti diskusi panel bersama wali kota se-Indonesia.
Ganjar menyampaikan, di bawah kepemimpinannya, Jawa Tengah memiliki komitmen pemberantasan korupsi dengan tagline 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' yang berarti tidak korupsi dan tidak menipu.
Baca juga : Anies Singgung Pentingnya Penerapan Kolaborasi Perkotaan
Komitmen itu terus dibawa Ganjar selama menjadi pemimpin, termasuk jika terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintahan yang bersih adalah kunci utama keberhasilan pemimpin dalam melayani masyarakat.
"Ada karakteristik yang sama yang ditolak oleh masyarakat adalah pemberantasan korupsi, semua pasti setuju dan kita mesti serius pada soal itu," ujar Ganjar di lokasi.
Baca juga : Anies Sebut Prabowo Patriot, Ganjar Sahabat Lama
Ganjar memaparkan, rekapitulasi kualitas kinerja Provinsi Jawa Tengah berdasarkan fungsi pemerintahan mendapatkan skor tinggi dan sangat tinggi pada 2022, yakni sebesar 70 persen.
Indikator itu ditunjukkan dari sejumlah peningkatan dan perbaikan yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah, seperti perumahan rakyat, pariwisata, pertanahan, manajemen keuangan, perpustakaan hingga perindustrian.
Berdasarkan hal itu, Ganjar sukses membawa Provinsi Jawa Tengah menyabet penghargaan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Secara Nasional Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi terbaik dengan skor 3,714 status kinerja tinggi.
Jawa Tengah menempati posisi pertama mengungguli Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di urutan kedua dengan skor 3,621 status kinerja tinggi, dan Jawa Timur di urutan ketiga yang memperoleh skor 3,613 status kinerja tinggi.
"Kalau kemudian kita makin yakin untuk kita bisa satu, pemerintahannya bersih dan bisa melayani maka apa yang menjadi problem masyarakat dan terjadi di semua tempat, mesti menjadi prioritas pertama," kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjalan juga harus terus dilanjutkan dan dituntaskan, khususnya yang memiliki nilai tambah ekonomi tinggi bagi masyarakat.
Ganjar mencontohkan, pembangunan infrastrukur yang gencar dilakukan di era Presiden Jokowi mesti berkelanjutan dan bertahap.
"Yang kedua tentu infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi bisa dibereskan dan dituntaskan. Added value-nya ada di sana. Kalau hari ini sudah ada, maka utilisasi seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah, wabil khusus ekonomi," ujarnya.
Untuk itu, Ganjar bersikeras pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh melampaui negara-negara di dunia. Ganjar pun memproyeksikan, Indonesia mampu berada di posisi empat besar negara ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang.
"Kita bicara pertumbuhan (ekonomi Indonesia), job creation, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk hidup lebih baik," ucap Ganjar. (Z-5)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved