Peta Final Koalisi Tergantung Tensi Hubungan PDIP-Jokowi

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki peran penting akan nasib koalisi jelang Pemilu 2024.

“Situasi saat ini belum bisa ditentukan karena keputusan elite partai terkesan tidak merdeka dalam mengambil sikap, ada peran Presiden Jokowi yang membuat koalisi di luar (Koalisi) Perubahan tidak segera terbentuk.” ujar Dedi, Jumat (7/7). 

‘Cawe-cawe’ Jokowi membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra-PKB belum siap mengumumkan soliditas koalisi. Pun PDIP yang mengusung Ganjar karena ada andil Jokowi dalam pengusungan itu. Presiden Jokowi disebut tengah bermain ‘di dua kaki’, sebagai anggota partai PDIP dengan Ganjar, dan juga dekat dengan Prabowo Subianto. 

Baca juga: Koalisi Besar tidak Jamin Menang di Pilpres 2024

“Situasi yang seolah pelik ini karena ada tendensi konflik beku antara Megawati dan Jokowi sehingga Megawati tidak yakin Jokowi sepenuhnya dukung Ganjar, sementara Prabowo pun berupaya keras mendapat sokongan dari Jokowi,” lanjutnya.

Saat ini ada tiga koalisi, KKIR tadi, yang terdiri dari Golkar-PAN-PPP dan Koalisi Perubahan Nasdem-Demokrat-PKS. Dari ketiganya nasib KIB yang belum jelas. 

Baca juga: PKB tak Takut Dianggap Bermanuver karena Temui PDIP

“Paling mungkin terjadi, KIB terpecah dan Golkar bisa saja merapat ke Prabowo, usung Airlangga Hartarto sebagai cawapres. Lalu PKB diminta bergeser ke PDIP memperkuat Ganjar agar terkesan suara berimbang, meskipun tidak juga Muhaimin mendapat tempat sebagai cawapres karena potensi PAN masuk ke PDIP dengan membawa Erick Thohir,” jelas Dedi. 

Di KKIR, PKB disebutkan tengah merapat ke PDIP mengusung capres Ganjar Pranowo, dan Gerindra melalui sekretaris jenderal mereka, mengatakan akan kedatangan partai baru. Menurut Dedi, mapannya koalisi bisa terjadi dengan skenario berikut. 

“Pertama: jika Koalisi Perubahan terpecah dan Anies berhasil disingkirkan dari arena kontestasi, karena jika hanya dua poros yang muncul, Jokowi besar kemungkinan akan berhenti cawe-cawe. Kedua, PDIP menyerahkan sepenuhnya skema pengusungan dan koalisi pada Jokowi, maka dengan cepat koalisi akan segera teratur,” tandas Dedi. (RO/Z-7)