BKSAP Dorong Kesetaraan Gender di Parlemen

WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menilai parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN.

Hal ini disampaikan Putu dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter - Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta Jumat, (7/7).

Baca juga: PBB: Bias Gender Belum Membaik dalam Satu Dekade Terakhir

"Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (8/7).

Baca juga: Kesenjangan Digital Paling Berdampak pada Perempuan di Negara-negara Miskin

Menurut dia, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja tapi juga berlaku untuk laki-laki. Hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik.

"Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni," tandasnya.

Legislator asal Bali ini juga menegaskan bahwa kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.

Putu yang juga ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menilai kawasan ASEAN masih mempunyai banyak tantangan seperti ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.

"Ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini masih tinggi. Pada 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Ini harus kita respons dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini," pungkasnya. (H-3)