Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong pemerintah memasukkan Negara Islam Indonesia (NII) ke dalam daftar organisasi teroris. NII belum tercantum dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT) karena belum mendapatkan ketetapan dari pengadilan.
"Karena itu lah, melihat dari aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT. Sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid dalam keterangan tertulis, Sabtu, (8/7).
Nurwakhid mengatakan organisasi yang masuk DTTOT saat ini adalah Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Menurutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam daftar DTTOT.
Baca juga: BNPT Sebut Al-Zaytun Punya Keterkaitan Historis dengan NII
"Sebagaimana diketahui bersama, DI/TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosuwiryo. Namun, pascareformasi dengan dicabutnya UU Anti subversi Nomor 11/ PNPS /1963 praktis negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini," ungkap Nurwakhid.
NII mencuat setelah dikaitkan dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Pondok pesantren besutan Panji Gumilang itu dinilai terkait dengan NII karena diduga melakukan penyimpangan agama.
Baca juga: Tersangka Kasus Dugaan Penistaan Agama Al-Zaytun Segera Ditetapkan
Terlebih, Panji selaku pemilik ponpes diduga melakukan penistaan agama atas pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Panji dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan persangkaan Pasal 156 A KUHP tentang Penistaan Agama. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, polisi kini tengah mencari alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka.
(Z-9)
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Menurut Edi Hartono, media sosial dan game online telah terbukti menjadi salah satu sarana yang digunakan pelaku terorisme untuk melakukan perekrutan.
BNPT mengunjungi pondok pesantren asuhan KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha di Rembang, Jawa Tengah, Kamis (20/11/2025).
Untuk diketahui, Brigade Pangan merupakan bagian dari program percepatan swasembada pangan dengan melibatkan generasi muda. Satu kelompok Brigade Pangan yang terdiri atas 15 orang
Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat pada 2016-2023 terdapat 29 anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.
KETUA DPR Puan Maharani merespons tertangkapnya terduga teroris berinisial HOK, 19, yang di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.
BNPT menyebut ada penurunan serangan aksi teror yang disebabkan perubahan pola pergerakan sel teroris dan masifnya penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved