Penuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024

PERSENTASE pemilih penyandang disabilitas untuk Pemilu 2024 memang hanya 0,54% dari total keseluruhan pemilih yang telah direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kendati demikian, hak politik mereka harus tetap terpenuhi agar pemimpin terpilih dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali itu dapat melahirkan kebijakan yang inklusif.

Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu berharap hak politik penyandang disabilitas dapat berkembang pada level partisipasi di ranah politik praktis maupun penyelenggara pemilu.

"Diharapkan banyak para caleg penyandang disabilitas dapat masuk dalam kontestasi politik, mengingat kami membutuhkan penyambung suara di ranah-ranah keputusan untuk pembangunan yang menyeluruh serta inklusif bagi warga," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/7).

Baca juga: Bawaslu Berharap Pemilu 2024 Ramah Disabilitas

Bagi komunitas disabilitas seperti HDWI, pemilu dipandang sebagai ajang untuk mengukur progres bangsa pada pengakuan hak penyandang disabilitas. Ukuran itu antara lain pengakuan kesamaan dalam hak memilih. Melalui prinsip one man one vote atau satu orang satu suara, KPU dituntut memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas dengan baik.

Adapun calon pemimpin yang diharapkan komunitas penyandang disabilitas adalah sosok yang aspiratif dalam memenuhi kebutuhan semua pihak secara inklusif melalui kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial.

"Pemimpin terpilih memperhatikan suara disabilitas dan membaca berbagai review dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atas kritik perbaikan untuk kebijakan maupun diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas," tandasnya.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Pemilu Ramah Difabel

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos mengungkap 1.101.178 dari total 204.807.222 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 adalah pemilih penyandang disabilitas. Pihaknya menegaskan tidak memandang kondisi fisik warga negara dalam proses penyusunan DPT demi menjamin hak suara penyandang disabilitas terpenuhi.

"Tentu (penyandang disabilitas) bisa kita layani sebagai pemilih, tidak ada yang membedakan," aku Betty.

Ia juga menjelaskan DPT Pemilu 2024 berkorelasi untuk menciptakan tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas. (Z-6)