Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan sosialisasi pengawasan pemilu di seluruh lapisan masyarakat termasuk perguruan tinggi. IISIP Jakarta menjadi salah satu lembaga yang disasar.
"Kerja sama antara lembaga dengan dunia pendidikan tinggi tidak bisa berjauhan. Bawaslu perlu mengajak mahasiswa sebagai kelompok muda untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia," ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IISIP Jakarta, Omar Abidin Gilang, dalam pembukaan Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di depan sivitas akademika FISIP-IISIP Jakarta, Kamis (6/7).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama IISIP Jakarta dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Sebelumnya, Bawaslu telah menerima mahasiswa program studi Ilmu Politik IISIP Jakarta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, menyampaikan bahwa Bawaslu membawa amanah reformasi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang tidak hanya sekedar seremonial politik, namun berjalan dengan luber dan jurdil.
"Mahasiswa memiliki peran penting untuk menjaga hak pilih dan melakukan pengawasan partisipatif yang berpola," tuturnya.
Sementara itu, Koordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin dalam sesi pemaparan materi sosialisasi, menyampaikan DKI Jakarta memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi dan menjadi barometer nasional.
"Untuk itu diperlukan sosialisasi sebagai bagian dari pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilu. Bawaslu tidak bisa melakukannya sendiri dengan rentang kendali Jakarta yang sangat padat," tandasnya. (RO/O-2)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved