Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan sosialisasi pengawasan pemilu di seluruh lapisan masyarakat termasuk perguruan tinggi. IISIP Jakarta menjadi salah satu lembaga yang disasar.
"Kerja sama antara lembaga dengan dunia pendidikan tinggi tidak bisa berjauhan. Bawaslu perlu mengajak mahasiswa sebagai kelompok muda untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia," ujar Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IISIP Jakarta, Omar Abidin Gilang, dalam pembukaan Roadshow Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di depan sivitas akademika FISIP-IISIP Jakarta, Kamis (6/7).
Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama IISIP Jakarta dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Sebelumnya, Bawaslu telah menerima mahasiswa program studi Ilmu Politik IISIP Jakarta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, menyampaikan bahwa Bawaslu membawa amanah reformasi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang tidak hanya sekedar seremonial politik, namun berjalan dengan luber dan jurdil.
"Mahasiswa memiliki peran penting untuk menjaga hak pilih dan melakukan pengawasan partisipatif yang berpola," tuturnya.
Sementara itu, Koordiv Pencegahan dan Parmas Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin dalam sesi pemaparan materi sosialisasi, menyampaikan DKI Jakarta memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi dan menjadi barometer nasional.
"Untuk itu diperlukan sosialisasi sebagai bagian dari pencegahan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilu. Bawaslu tidak bisa melakukannya sendiri dengan rentang kendali Jakarta yang sangat padat," tandasnya. (RO/O-2)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Ia menjelaskan bahwa sistem WBS di Ombudsman dikelola oleh dua unit berbeda melalui Inspektorat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved