Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan mengatakan pengumuman bakal cawapres Ganjar Pranowo rencananya akan dilakukan pada September mendatang. Megawati dikatakan akan lebih dulu berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum mengumumkan pasangan Ganjar yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pengumuman bakal cawapres pendamping bakal capres Ganjar Pranowo bisa dilakukan kapan saja hingga Oktober 2023. Kepastian tanggal memang belum disebutkan namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menetapkan September atau Oktober.
"Bulan Juli, Agustus ini bulan penggemblengan, bulan penggodokan. Kemudian ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri nanti yang akan mengumumkan, tentu saja setelah berkoordinasi dengan dialog dengan ketua umum partai yang lain dan Presiden Jokowi. Itu bisa bulan September bisa juga bulan Oktober sebelum pendaftaran,” kata Hasto.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Berpotensi Disandingkan dengan Ganjar
Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7) mengatakan pengumuman itu sangat tergantung momentum yang tepat. Karena segala sesuatu akan memperhitungkan kesatupaduan kepemimpinan Ganjar dengan wakilnya. Kemudian visi misi yang akan diangkat, dan bagaimana pasangan itu nantinya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dan negara saat ini.
“Bagaimana melakukan desain bagi masa depan, juga berbagai aspek. Juga aspek spiritualnya, itu semua harus dikalkulasi, kesiapan rakyat dan juga peta kontestasi. Sehingga saya katakan bulan Juli Agustus bulan penggemblengan, sehingga apakah bulan September atau Oktober nanti tergantung,” ujarnya.
Baca juga: NasDem Diyakini akan Pasangkan Anies dengan Yenny Wahid Supaya Menang
Sejumlah nama bacawapres sudah berada di kantong Megawati. Pertemuan antara Ganjar dan politisi PPP Sandiaga Uno pun sudah diketahui oleh Megawati.
“Pertemuannya bagus. Dengan Pak Sandi. Mbak Puan juga bertemu Mas AHY, bahkan juga dengan Pak Anies. Semua dialog itu dilakukan. Dengan dialog ini kita tahu, termasuk juga pengenalan secara personal. Bagaimana nama-nama yang muncul dalam survei itu kan juga sebagai bukti pengakuan dari rakyat Indonesia terhadap nama- nama yang muncul.
Dia menyebut sejumlah nama tersebut antara lain Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Tuan Guru Bajang.
"Ini semua nama-nama kan kemudian dilakukan penggodokan, siapa yang terbaik,” tukasnya.
(Z-9)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved