Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan mengatakan pengumuman bakal cawapres Ganjar Pranowo rencananya akan dilakukan pada September mendatang. Megawati dikatakan akan lebih dulu berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum mengumumkan pasangan Ganjar yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan pengumuman bakal cawapres pendamping bakal capres Ganjar Pranowo bisa dilakukan kapan saja hingga Oktober 2023. Kepastian tanggal memang belum disebutkan namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menetapkan September atau Oktober.
"Bulan Juli, Agustus ini bulan penggemblengan, bulan penggodokan. Kemudian ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri nanti yang akan mengumumkan, tentu saja setelah berkoordinasi dengan dialog dengan ketua umum partai yang lain dan Presiden Jokowi. Itu bisa bulan September bisa juga bulan Oktober sebelum pendaftaran,” kata Hasto.
Baca juga: Hadi Tjahjanto Berpotensi Disandingkan dengan Ganjar
Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/7) mengatakan pengumuman itu sangat tergantung momentum yang tepat. Karena segala sesuatu akan memperhitungkan kesatupaduan kepemimpinan Ganjar dengan wakilnya. Kemudian visi misi yang akan diangkat, dan bagaimana pasangan itu nantinya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dan negara saat ini.
“Bagaimana melakukan desain bagi masa depan, juga berbagai aspek. Juga aspek spiritualnya, itu semua harus dikalkulasi, kesiapan rakyat dan juga peta kontestasi. Sehingga saya katakan bulan Juli Agustus bulan penggemblengan, sehingga apakah bulan September atau Oktober nanti tergantung,” ujarnya.
Baca juga: NasDem Diyakini akan Pasangkan Anies dengan Yenny Wahid Supaya Menang
Sejumlah nama bacawapres sudah berada di kantong Megawati. Pertemuan antara Ganjar dan politisi PPP Sandiaga Uno pun sudah diketahui oleh Megawati.
“Pertemuannya bagus. Dengan Pak Sandi. Mbak Puan juga bertemu Mas AHY, bahkan juga dengan Pak Anies. Semua dialog itu dilakukan. Dengan dialog ini kita tahu, termasuk juga pengenalan secara personal. Bagaimana nama-nama yang muncul dalam survei itu kan juga sebagai bukti pengakuan dari rakyat Indonesia terhadap nama- nama yang muncul.
Dia menyebut sejumlah nama tersebut antara lain Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Tuan Guru Bajang.
"Ini semua nama-nama kan kemudian dilakukan penggodokan, siapa yang terbaik,” tukasnya.
(Z-9)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved