Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin tidak sepakat dengan pandangan ngototnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusung Yenny Wahid sebagai Cawapres Anies Baswedan sebagai upaya untuk mengakhiri Koalisi Perubahan.
Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, keinginan Surya Paloh memasangkan Anies dengan Yenny Wahid karena melihat pasangan itu ideal dan saling melengkapi.
"Saya kira keinginan Surya Paloh menggaet Yenny Wahid sebagai Cawapres Anies bukan tanpa alasan. Yenny Wahid ini kan perempuan dan tokoh di Nahdlatul Ulama. Sehingga Pak Surya tentu telah melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini diduetkan," kata Ujang di Jakarta, Selasa (4/7).
Baca juga: Yenny Wahid Berpeluang Diundang ke Apel Siaga Perubahan Partai NasDem
Ujang pun tidak melihat dengan mengusung Yenny Wahid akan membuat posisi Koalisi Perubahan terancam bubar. Pasalnya, Yenny Wahid merupakan tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.
"Kita tahu Yenny Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi, termasuk Koalisi Perubahan," katanya.
Meskipun, dia mengakui semua partai politik memaksakan kader internal untuk maju sebagai Cawapres berpasangan dengan Anies. Misalnya PKS mengusung Ahmad Heryawan sementara Demokrat mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca juga: Yenny Wahid Dinilai Jadi Figur Alternatif Cawapres 2024
"Biasa dalam koalisi semua parpol mengusung kader masing-masing. Namun itu tidak bisa dipaksakan, nanti ada titik temu antara semua parpol itu siapa yang harus diusung akhirnya. Tentu ada parameter sehingga satu tokoh itu diputuskan jadi cawapres," ungkapnya.
Dalam hal tersebut, kata Ujang, secara kalkulasi politik, nama Yenny Wahid akan bisa dipertimbangkan semua parpol dan akhirnya parpol akan legowo.
"Yenny Wahid ini kan politisi perempuan, sekaligus memiliki garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Menurut saya ini akan menjadi pertimbangan bagi parpol pendukung Anies," jelasnya.
Dengan mengusung Yenny Wahid, dia meyakini akan dapat mendongkrak suara Anies dari kaum Nahdliyyin terutama kalangan NU kultural.
"Anies ini kan selama ini selalu dikaitkan bahwa dia didukung kalangan Islam garis keras, Islam radikal, dan Islam kanan. Dengan adanya Yenny Wahid, yang nota bene putrinya Gus Dur, di situ otomatis stigma itu akan hilang. Karena ada representasi NU yang Islam moderat dan nasionalis," jelasnya.
Di sisi lain, Yenny Wahid juga disebut akan menguatkan pasangannya di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Keduanya merupakan provinsi dengan suara terbanyak selain Jabar dan Banten.
"Jatim dan Jateng ini kan basisnya NU, atau Islam tradisional. Tentu sangat rasional menggaet mbak Yenny jika ingin mengambil suara di wilayah ini," pungkasnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved