Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya tidak ingin persaingan politik menghambat program pemerintah. Lantas persaingan politik menjelang pemilu harus berjalan baik.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli, menilai jika cawe-cawe presiden dalam makna untuk menjaga agar pemilu berjalan aman, damai dan demokratis, maka itu sesuatu yang baik dan harus dilakukan.
“Presiden harus memastikan pemilu berlangsung sesuai tahapan yang ditetapkan dan diputuskan, dan seterusnya,” ujar Lili kepada Media Indonesia, Senin (3/7).
Baca juga: Presiden Dinilai Harus Jaga Pemilu Berjalan Baik
“Akan tetapi jika cawe-cawe memiliki makna yang lain, yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, serta bertentangan dengan etika politik, tentu tidak pas,” tegasnya.
Di sisi lain, Pakar hukum tata negara UGM Andi Sandi Antonius menilai pernyataan Jokowi sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
Baca juga: Kasus Korupsi BTS, Presiden Minta Menpora Hormati Proses Hukum
Sebagai presiden, Jokowi harus menjaga proses pemilu yang merupakan salah satu agenda atau program pemerintah itu sendiri. (Ykb/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved