Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Kejaksaan Agung (Kejakgung) akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo, Senin (3/7). Dito akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek pembangunan serta penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Betul (Dito Menpora bakal diperiksa),” papar Jampidsus Febrie Adriansyah kepada Media Indonesia, Minggu (2/7).
Penyidik Jampidsus akan mengusut keterkaitan Dito sebagai saksi terkait kasus yang membuat negara rugi hingga Rp8,03 triliun itu. Sayangnya, Febrie masih enggan membeberkan materi pemeriksaan lebih lanjut.
Baca juga: Kejagung Berpeluang Periksa Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Korupsi BTS
Menteri termuda dalam Kabinet Jokowi-Maruf itu diduga menerima aliran duit dugaan korupsi BTS 4G BAKTI. Adapun dugaan aliran dana korupsi bersumber dari terdakwa Irwan Hermawan (IH) yang merupakan Komisaris di PT Solitech Media Synergi.
Irwan memberi pengakuan bahwa sebagian keuntungan ilegal yang didapatnya dialirkan kepada Dito. Nilai yang diberikan mencapai Rp27 miliar. Penyerahan uang haram tersebut dilakukan Irwan pada November-Desember 2022.
Baca juga: Jaksa Beberkan Peran Yusrizki Dirut Perusahaan Happy Hapsoro
Saat diduga menerima, Dito belum menjabat sebagai Menpora. Dito saat itu masih menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Rencananya, Irwan akan didakwa dalam persidangan perdana pada Selasa (4/7) mendatang. (Z-11)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved