Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa saat ini pihaknya telah menangkap sebanyak 624 tersangka dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sigit menjelaskan hal tersebut dalam sambutanya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Polri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat pada Sabtu (1/7).
"Satgas TPPO untuk memberantas kejahatan perdagangan orang dengan hasil saat ini 642 orang tersangka, dan penyelamatan 1.826 korban baik di dalam maupun di luar negeri," kata Sigit.
Baca juga : HUT Bhayangkara, Kapolri Tegaskan komitmen Siap Kawal Pemilu 2024
Sigit menyebutkan, pihaknya akan membentuk direktorat khusus yang menangani kasus perdagangan orang serta perlindungan perempuan dan anak di Bareskrim dan seluruh Polda jajaran.
Selanjutnya, Sigit juga memamerkan telah membongkar berbagai kasus peredaran narkotika di wilayah Indonesia.
Baca juga : Di Hari Bhayangkara Ke-77, Polisi Harus Mampu Jawab Tantangan Reformasi
"Polri telah mengungkap 77 kasus jaringan nasional dengan 138 tersangka dengan jumlah barbuk sebanyak 2,8 ton sabu, 12 kg ganja, dan 635 ribu butir ekstasi setahun terakhir. Hasil itu setara dengan Rp 3 T dan menyelamatkan 16 juta jiwa dari narkoba," tutur Sigit.
Sigit menjelaskan, Polri mengambil inisiatif untuk memimpin forum yang mengundang kepolisian di seluruh ASEAN. Hal itu diperlukan dalam rangka pemberantasan kejahatan lintas negara.
"Forum ini negara ASEAN akan menyamakan persepsi, identifikasi, emlakukan perbaikan terhadap kendala di lapangan dan hasilkan kerja sama konkret dalam hal penegakan hukum kejahatan transnasional untuk pastikan tidak ada pelaku yang bisa sembunyi di dalam dan luar negeri," pungkasnya. (Z-5)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Muh Zulhamdi Suhafid, melayangkan kritik keras ke Bareskrim Polri terkait penanganan kasus TPPO berkedok magang.
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) bersama seluruh Polres jajarannya semakin giat melakukan patroli di berbagai wilayah.
Pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menetapkan tiga tersangka.
DITRESKRIMUM Polda Jawa Tengah (Jateng) berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa puluhan warga Brebes.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved