Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut, sah-sah saja Presiden Joko Widodo melakukan endorsement terhadap salah satu figur dalam Pilpres 2024. Namun, langkah itu tak boleh memanfaatkan fasilitas negara.
Hal itu ditegaskan Presiden RI ke-6 itu dalam buku setebal 27 halaman yang ditulisnya berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong.
"Jika untuk menyukseskan 'jago' yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu," kata SBY melalui tulisannya dikutip Senin, 26 Juni 2023.
Baca juga : Gus Choi Tanggapi Ocehan Butet Kartaredjasa terkait Anies dan Prabowo
SBY mengatakan jika menggunakan perangkat negara, termasuk fasilitas hingga uang negara tidak etis dan melanggar undang-undang.
Ia mencontohkan jika lembaga intelijen seperti BIN, Polri, TNI, penegak hukum, BUMN dan perangkat negara yang lain itu digunakan, jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius.
Baca juga : Pengamat: Aturan Pelaporan Dana Kampanye Harus Konsisten
"Karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil," ujar SBY.
SBY juga menyinggung soal putra dan menantu Jokowi maju dalam pemilihan kepala daerah. Ia menilai tidak serta merta menganggap langkah itu tak etis.
"Menurut pendapat saya tidak bisa serta merta kita mengatakan Pak Jokowi melanggar etika, karena itu tergantung cara memandangnya. Ingat, siapapun di negeri ini memiliki hak dan kebebasan untuk menjadi siapa," ucap SBY.
Dalam pemilihan umum, lanjut dia, setiap warga negara memiliki 'hak untuk memilih' dan 'hak untuk dipilih'. Sehingga, keluarga Jokowi dinilai juga memiliki hak yang sama.
"Yang penting, jangan sampai sumber daya dan perangkat negara digunakan untuk memenangkan putra-putra beliau itu," kata SBY.
SBY menekankan berkaitan dengan tidak boleh dihalang-halanginya keluarga Jokowi untuk maju sebagai kandidat kepala daerah apapun, mesti berlaku sama bagi warga negara yang lain.
"Artinya, siapapun yang ingin menjadi capres atau cawapres dalam Pilpres 2024 tidak boleh dihalang-halangi, apalagi jika dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan," ujar SBY.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan SBY meluncurkan buku tersebut untuk disampaikan khusus kepada jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat.
Ia mengatakan tulisan SBY itu dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat. Khususnya mengenai situasi terkini terkait Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi.
"Banyak pandangan Bapak SBY di tulisan ini yang sangat bermanfaat bagi kita dalam menjaga demokrasi Indonesia agar bisa semakin bergerak maju," ucap Herzaky melalui keterangan tertulis. (MGN/Z-5)
Buku berjudul Mika & Maka: Berani ke Dokter karya kolaborasi Karen Nijsen dan Maria Ardelia menghadirkan kisah yang disampaikan secara hangat dan mudah dipahami agar anak takut ke dokter
Buku Tumpeng Indonesia: Dari Dapur Tradisional Menuju Meja Bangsa disusun untuk memberikan perspektif luas mengenai tumpeng sebagai bagian dari kebudayaan.
Dalam memoarnya, Aurelie Maoeremans menceritakan bahwa pertemuannya dengan sosok "Bobby" terjadi saat ia masih berusia 15 tahun di sebuah lokasi syuting iklan.
Sekjen BPP Hipmi Anggawira menghadirkan dua buku yang membahas seputar arah kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika global.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Titiek mengatakan bahwa jabatan pemerintahan saat ini pun belum genap setahun. Dia juga meyakini Prabowo belum terpikir untuk menjabat dua periode.
Jokowi membutuhkan partai untuk terus eksis di dunia politik. Sementara itu, PSI juga mendapatkan keuntungan karena Jokowi memiliki loyalis dan basis pendukung.
Tata kelola yang buruk di era pemerintahan Jokowi menimbulkan banyak warisan kasus dugaan korupsi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AKSI unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bertajuk "Indonesia Gelap" pada Kamis (20/2) ricuh pada sore hari.
Dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen.
Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono merespons peluang Jokowi akan diumumkan jadi kader dalam waktu dekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved