Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI NasDem menilai sosok Yenny Wahid, putri kedua Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, cocok menjadi pendamping Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Latar belakang Yenny sebagai Nahdliyin dinilai akan memperkuat Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) dalam mencerminkan sosiokultural masyarakat Indonesia.
Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan, wacana menduetkan Anies dengan Yenny berasal dari Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali. Itu didasarkan atas pemikiran bahwa calon wakil presiden harus mampu mengisi kekurangan Anies dan mewujudkan kepercayaan publik. Adapun figur pendamping Anies yang dinilai tepat adalah kader Nahdlatul Ulama (NU).
"Kader potensial Nahdliyin antara lain adalah Yeny Wahid," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Sabtu (24/6).
Baca juga: Politisi NasDem Lisda Hendrajoni Desak Hentikan Kecurangan Penerimaan Mahasiswa Baru
Selain berstatus sebagai putri Gus Dur, Yenny, lanjut Gus Choi, juga memiliki relasi internasional yang kuat. Perempuan dengan nama asli Zannuba Ariffah Chafsoh itu mengenyam pendidikan magister di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan sempat menjadi Ketua Muslimat NU Bidang Hubungan Luar Negeri.
Lebih lanjut, Yenny juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan memimpin The Wahid Institute, lembaga yang berupaya mewujudkan terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan tolerasi antarkaum muslim di Indonesia maupun seluruh dunia.
Baca juga: NasDem Targetkan Jadi Partai dengan Suara Terbanyak Kedua di Pemilu 2024
"Jadi, kekuatan Koalisi Perubahan dengan figur Anies adalah NasDem, Partai Demokrat, PKS, plus Nahdliyin. Ini akan memcerminkan sosiokultural mayoritas bangsa Indonesia," jelas Gus Choi.
Jika Anies memberikan tiket cawapres ke Yenny, Gus Choi berpendapat keduanya bakal menjadi penerus dari basis nasionalisme religius Indonesia. Sebab, Anies dan Yenny sama-sama merupakan cucu pahlawan nasional. Kendati demikian, sambung Gus Choi, NasDem bersama Partai Demokrat dan PKS menyerahkan keputusan kepada Anies.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, berpendapat bahwa kans Anies-Yenny untuk memenangi Pilpres 2024 agak berat. Ditunjuknya Yenny bakal berpotensi menimbulkan perpecahan di internal koalisi. Sebab, latar belakang Yenny dinilai tidak cocok dengan ideologi keislaman PKS.
"Kita tahu Yenny Wahid NU, sementara PKS ke kanan-kananan. Kedua, tentu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), (Partai) Demokrat, akan marah. Demokrat tidak akan solid." jelas Ujang.
Di samping itu, elektabilitas Yenny dalam sejumlah lembaga survei juga masih rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan AHY. Oleh karena itu, Ujang mempertanyakan dasar pembentukan KPP jika koalisi tersebut menunjuk capres maupun cawapres dari eksternal.
Terpisah, juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan bahwa wacana mengusulkan cawapres kepada Anies sudah selesai. Sebab, Anies telah mengantongi nama cawapres dan tinggal diumumkan.
"Mungkin setelah usai ibadah haji (diumumkan cawapres)," singkatnya. (Z-10)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved