Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni prihatin dengan masih maraknya penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Lisda meminta berbagai tindakan kecurangan tersebut dihentikan dan mendesak pemangku kebijakan terkait segera mengurai masalah tersebut.
“Sungguh memprihatinkan bila lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu benteng bagi tumbuh kembangnya sikap anti korupsi justru menjadi ladang korupsi. Berdasarkan temuan KPK, kami berharap agar seluruh penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru dapat dihentikan,” ujar Lisda dalam keterangan resminya, Jumat (23/6).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini meminta proses penerimaan mahasiswa baru harus berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
Baca juga: Simak! Tata Tertib Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023
“Untuk itu perlu pengawasan ekstra ketat terhadap proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, agar semua celah pungli dan korupsi seperti jalur mandiri dapat ditutup rapat dari segala potensi penyelewengan,” tegasnya.
Legislator Dapil Sumatera Barat I itu berharap seluruh pihak berani untuk mengungkap dan melaporkan kepada pihak berwajib, bila menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
“Jangan takut melaporkan jika menemukan praktik kotor dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh penyelewengan dan penyimpangan tersebut harus ditumpas dan dihentikan,” pungkas Lisda.
Baca juga: Kuliah Gratis, Polteknaker Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2023/2024
Sebelumnya, KPK mengungkapkan aksi tindak pidana korupsi masih banyak terjadi di sektor pendidikan. Salah satunya yakni dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang kerap dijadikan ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal. Jubir Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan pihaknya sudah memetakan modus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru.
“KPK mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap kuota penerimaan mahasiswa khususnya jalur mandiri," terang Ipi Maryati, Rabu (21/6). (RO/S-3)
Menurut Robert, anjloknya prestasi sepak bola Indonesia saat ini karena diurus oleh orang-orang yang sama sekali tidak kompeten
Komisi X DPR-RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas penguatan literasi, mulai 14 Maret 2023
Para guru menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu mengangkat guru swasta sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa diskriminasi, termasuk bagi guru TK dan guru PAUD.
Saat ini, ketersediaan pustakawan di Indonesia hanya bisa meng-cover kebutuhan sebanyak 7,51%, sementara sebesar 92,49% belum dapat terpenuhi kebutuhan pengadaannya.
Ratusan ribu guru lulusan rekrutmen PPPK masih menunggu kepastian nasib mereka yang masih tergantung tanpa kejelasan.
Tahun ini, UPIĀ menyediakan kuota 11.181 mahasiswa baru. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2023 yang sebanyak 11.134 mahasiswa.
Tahun ini Unpad menerima 2.636 calon mahasiswa baru lewat SNBP. Total jumlah pendaftar SNBP ke Unpad mencapai 31.329 orang
Dari sisi kuota penerimaan, UPI menduduki posisi kelima, dengan jumlah mahasiswa baru 3.363 orang.
Berdasarkan ketentuan, kuota minimum untuk jalur SNBT sebanyak 40%.
Untuk UTBK SNBT 2024 ini dilaksanakan sebanyak 28 sesi pada 2 gelombang.
Ujian tersebut diselenggarakan sebagai proses pemilihan diterimanya mahasiswa di perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved