Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI survei menyebutkan Presiden Joko Widodo masih memiliki pengaruh cukup besar di Pilpres 2024. Hal tentu memberikan efek positif bagi PDIP.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS mengatakan, PDIP dan Jokowi saling berbagi manfaat. Namun pada 2014, Jokowi memberikan keuntungan lebih besar bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pilpres 2014 yang lalu bahwa meningkatnya suara PDI Perjuangan karena coat-tail effect dari pencalonan Jokowi sebagai capres,” katanya lewat keterangan yang diterima, Jumat ((16/6)
Baca juga: Anies Baswedan Ungguli Ganjar Pranowo
Berdasarkan beberapa lembaga survei, dia mengungkapkan, PDI Perjuangan akan tetap memimpin perolehan suara pada pilpres 2024. Menurut Fernando, hal ini sangat dipengaruhi kinerja pemerintahan Jokowi.
“Sebaiknya PDIP juga perlu memberikan apresiasi kepada Jokowi karena kepemimpinannya PDIP pada pilpres 2019 tetap menjadi pemenang pemilu. Begitu pula kemungkinan pada pilpres 2024,” tandasnya.
Baca juga: PKS Tidak Khawatir Demokrat Bakal Bermanuver
Survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 merekam kecenderungan publik terhadap preferensi Presiden Jokowi terkait calon presiden (capres). Sebanyak 16 persen dari total 1.200 responden di 38 provinsi menyatakan akan memilih capres yang disarankan Jokowi. Ada 31 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih. Namun, masih ada 53 persen yang masih akan mempertimbangkannya.
Sebelumnya, Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan publik dalam memilih sosok bakal calon presiden (capres) sesuai preferensi Presiden Joko Widodo. Preferensi dukungan Jokowi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan publik dalam menentukan capres pilihannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 memperlihatkan terdapat 16 persen responden yang akan memilih capres sebagaimana yang disarankan Jokowi. Dalam survei yang sama, terdapat 31 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih dan 53 persen responden yang masih akan mempertimbangkannya.
Di sisi lain, hasil survei ini juga menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan publik terhadap sosok capres sesuai yang disarankan Jokowi dibanding hasil survei pada tiga periode sebelumnya. (H-3)
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved