Libatkan Oknum Aparat, Jaringan TPPO Harus Diusut oleh Lintas Instansi

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto mengatakan, kerjasama lintas instansi sangat diperlukan untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurutnya kejahatan perdagangan orang sangat tidak manusiawi karena mengeksploitasi manusia, baik dari sisi ekonomi, maupun seksual.

"Perlu ada kerja sama lintas instansi dalam mengusut kasus TPPO, apalagi yang melibatkan oknum aparat. TPPO adalah kejahatan trans nasional serta kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat,” kata Didik dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (16/6).

Jika tidak dimitigasi dan dicegah, kejahatan itu kata Didik, akan terus memakan korban dan Indonesia akan terus menjadi sumber atau tempat transit kejahatan TPPO. Bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar khususnya Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng.

Baca juga: Korban TPPO Mencapai 1.006 Orang, 284 Tersangka Ditangkap

Dikatakan Didik, penindakan kejahatan TPPO perlu ditangani secara serius dan berkesinambungan. Karena pada praktiknya, kasus perdagangan orang banyak yang melibatkan jaringan kuat baik secara lokal, nasional maupun Internasional.

“Kejahatan ini juga memungkinkan dibackup oleh orang-orang kuat termasuk oknum-oknum aparat pemerintah, oknum polisi, oknum TNI,” ungkap Didik.

Selain itu, Didik pun mendorong kerja sama antar-negara dalam membongkar setiap jaringan praktik TPPO. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan Indonesia mendapatkan informasi akurat dalam melakukan tindakan penegakan hukum.

Baca juga: Tersangka 9 Jaringan TPPO di Kaltara Bertambah Jadi 12, 7 Masih Buron

"Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah harus membangun kerja sama dengan berbagai negara khususnya negara tetangga dan negara-negara tujuan para tenaga kerja Indonesia," imbau Didik.

Dikatakannya, Komisi III DPR akan terus mengawal kasus-kasus TPPO yang sudah menjadi momok di Indonesia. Didik berharap seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam tindakan pencegahan TPPO.

“Kasus perdagangan orang di Indonesia dinilai dapat diminimalisir apabila ada kesadaran bersama terhadap persoalan ini. Apabila menemukan adanya indikasi PMI yang akan ditempatkan melalui jalur non-formal atau mengetahui tempat penampungan PMI ilegal, segera laporkan kepada pihak berwajib," ujar Didik

Apresiasi Polri

Dalam kesempatan itu, Politisi dari Fraksi partai Demokrat ini juga mengapresiasi Polri yang mengungkap keterlibatan salah satu oknum perwira menengah dalam kasus TPPO. Polri pun diminta untuk menindak tegas tersangka yang diketahui berdinas di Mabes Polri dengan pangkat AKBP itu apabila terbukti bersalah.

“Mengingat sedemikian masifnya kejahatan TPPO dan korbannya terus berjatuhan, maka saya berharap gugus tugas dan Kepolisian harus terus mengambil langkah-langkah tegas untuk melakukan penindakan tanpa pandang bulu. Termasuk menindak para oknum aparat kotor yang menjadi beking kejahatan ini,” kata Didik.

Didik juga memuji langkah Polri yang membentuk Satuan Tugas (Satgas TPPO) sebagai langkah penegakan hukum dari maraknya kasus-kasus TPPO, yang mayoritas terkait dengan PMI ilegal. Sejak Satgas ini dibentuk, berbagai kasus perdagangan orang maupun praktik pengiriman dan penempatan PMI ilegal ke negara tujuan dapat diungkap serta digagalkan.

“Saya mengapresiasi langkah-langkah cepat gugus tugas yang dipimpin oleh Kapolri dalam melakukan penindakan TPPO belakangan ini,” tutur Didik.

Didik meminta aparat berwajib menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam kasus perdagangan orang agar tidak mencoreng nama baik Pemerintah dan penegak hukum. (Z-9)