Ganjar Bantah Ada Kontrak dengan PDIP soal Penentuan Menteri

POLITIKUS PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah mengenai kontrak dengan PDI Perjuangan. Ganjar dikabarkan telah meneken kontrak dengan PDIP jika ia menjadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Hal itu disampaikan kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna @adearmando61.

"Oh enggaklah. Kan sistem presidensial itu soal menteri anu prerogatifnya presiden. Jadi serahin ke presiden," ujar Ganjar seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas mengenai penataan kawasan Candi Borobudur di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/6).

Saat ditanya soal koalisi, Ganjar menuturkan akan ada partai yang bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan.

Baca juga: Pertemuan Puan-AHY, Pengamat: Anies Perlu Ajak Anggota Koalisi Duduk Bersama

"Ada, ada bentar lagi," ucap Ganjar pada media.

Ketika ditanya soal wakil bakal calon presiden yang akan berpasangan dengan dirinya pada Pemilu 2024, Ganjar mengatakan partai-partai politik saat ini tengah berdiskusi. Ia enggan berbicara lebih jauh.

Baca juga: PKS Tidak Khawatir Demokrat Bakal Bermanuver

"Sabar. sabar biar yang kerja sama antar partai-partai beres dulu," ucapnya.

Pada Minggu (11/6), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”

Akan tetapi pada Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, "Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!” (Ind/Z-7)