Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI kemasyarakatan Sarekat Demokrasi Indonesia (SDI) merayakan dies natalis ke-2 dengan menggelar simposium bertajuk "Demokrasi Untuk Siapa?", di Aula Husni Hamid Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (10/6).
Acara dihadiri 500-an peserta, dan disiarkan secara langsung di Youtube MissUnderstanding.
Akademisi, politisi dan pengamat politik nasional berpartisipasi pada acara itu berdasarkan kepakaran mereka. Di antaranya Rocky Gerung (Filsuf), Titi Anggraini (Perludem), Cellica Nurrachdiana (Bupati Karawang), Saan Mustafa (anggota Komisi II DPR RI), Puteri Komarudin (anggota Komisi XI DPR RI), dan Roby Sugara (Akademisi UIN Ciputat).
Tajuk "Demokrasi untuk Siapa?" dibahas guna menyambut tahun Pemilu 2024 dan keadilan kesempatan bagi para politisi perempuan.
Titi Anggraini, aktivis Perludem, mencatat adanya 50,8% pemilih berusia 7-39 pada 2024. Meski begitu terdapat masalah kompleksitas teknis sekaligus integritas pada saat yang bersamaan.
"Kita adalah negara ketiga di Asia dari 17 negara yang diukur oleh Global Corruption Barrometer paling terpapar politik uang, jual beli suara," paparnya.
Sistem Pemilu
Demokrasi untuk Siapa? juga membahas sistem Pemilu 2024 yang masih belum ditetapkan. Sekretaris Jendral SDI, Salsabila Syaira, menyampaikan keheranan pada sedikitnya ruang diskusi yang cawe-cawe pada isu tersebut.
"Melengkapi senior saya, Mbak Titi, soal data politik uang. Bayangkan tingginya harga lembar rekomendasi dan nomor urut dari Parpol untuk politisi perempuan. Jika PKPU No 10 pasal 8 ayat 2 tidak direvisi, seperti tuntutan rekan-rekan civil society, Pemilu 2024 akan diingat sebagai kompetisi demokrasi yang didesign tidak mengundang perempuan-perempuan," tambahnya.
Sudah pasti, lanjut dia, jumlah legislator perempuan di pusat hingga provinsi dan kabupaten serta kota akan turun. "Sudah jatuh ketimpa tangga. Itulah tepatnya situasi politisi perempuan jelang Pemilu 2024, jika benar sistem pemilihan tertutup," tegas Salsabila Syaira.
Sementara itu, setelah 15 tahun memimpin Kabupaten Karawang, politisi perempuan senior, Cellica Nurrachdiana, juga angkat suara soal keberpihakannya pada perempuan.
"Keberhasilan saya dalam politik disebabkan mentoring dan kepercayaan dari senior saya Kang Saan Mustofa. Jika basis kompetisi politik, adalah kapasitas seseorang, dan saling mendukung saya yakin kita bisa maju bersama tidak peduli perempuan atau laki-laki," tegasnya.
Rahim perempuan
Pada kesempatan itu, pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung menyampaikan demokrasi itu sendiri adalah rahim perempuan, karena hanya pada rahim perempuan ada kesetaraan dan kejujuran.
"Dari awal perempuan paham soal keadilan karena waktu dia hamil dia berbagi psikologis dan nutrisi dengan bayinya. Jadi jangan ajari perempuan soal keadilan, merekalah sumber keadilan. Di dalam teori demokrasi kita sebut itu ethic of care, sedangkan pada laki-laki yang berlaku adalah ethics of right," urai Rocky.
Di sisi lain, simposium nasional ini digelar Sarekat Demokrasi Indonesia guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pemimpin negara, politikus dan masyarakat. Sarekat Demokrasi Indonesia akan terus berkomitmen menghadirkan diskursus kritis di ruang publik.
Hasil simposium nasional tersebut akan menghasilkan artikel-artikel demokrasi sebagai buku saku digital jelang Pemilu 2024. (N-2)
Perjuangan untuk Palestina tidak hanya dilakukan melalui bantuan materi, tetapi juga melalui doa, edukasi, dan penyadaran masyarakat.
Amazon bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) kembali menggelar program Amazon Girls’ Tech Day untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi perempuan menghadapi masa depan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Gapki menggelar pertemuan 140 pemangku kepentingan di Palu untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan dan penguatan prinsip kesetaraan gender di sektor sawit.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved