Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah pihaknya menjegal Anies Baswedan.
“PDI Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” katanya Hasto di sela-sela Rakernas PDIP di Jakarta, Kamis (8/6).
Hasto menjelaskan PDIP sudah memiliki sejarah yang ditekankan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat dihambat kepemimpinannya di PDI di era pemerintahan orde baru. Bahkan hingga kantor partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, diserang pada 27 Juli 1996.
"Artinya, karena pernah merasakan sakitnya dihambat, PDIP takkan mungkin melakukan tindakan demikian kepada pihak atau orang lain," tegasnya.
Baca juga: Gerindra Senang Bila Cawapres Prabowo dapat Endorse dari Jokowi
Namun dari pengalaman itu juga, Hasto mengatakan pihaknya belajar bahwa upaya menghambat tersebut tidak akan sukses jika pemimpin itu bergerak dengan keyakinan kepada rakyat.
“Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, Presiden Jokowi, dan Pak Ganjar,” kata Hasto.
Baca juga: Ganjar Diprediksi Unggul di Putaran Pertama, tapi tidak Jadi Presiden
Menurutnya setiap pemimpin akan menghadapi segala macam ujian. Karena itu, dia mengingatkan berpolitik itu harus berpegang pada keyakinan dan kinerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.
PDIP tak akan melakukan upaya penjegalan tersebut. Karena sebenarnya rakyat sendiri yang akan menilai sosok calon pemimpin ke depannya, kualitas kerja dan ketulusan hatinya. Itupun berlaku, termasuk terhadap Anies. (Sru)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved