Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ratusan miliar yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba di tanah air.
Pasalnya pada tahun ini, BNN mendapatkan anggaran sebesar Rp 133 miliar dan Rp 300 miliar lebih dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat.
"Saya ingin tahu bagaimana rencana pemberantasan narkoba dan optimalisasi pelaksanaanya, apakah anggaran Rp 300 miliar lebih itu bisa mempengaruhi pemberantasan narkoba dan membantu proses penyelidikan?," tanya Supriansa dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Rabu (7/6).
Baca juga: BNNP Babel Gagalkan Peredaran 7,5 Kg Ganja
Politikus Partai Golkar itu juga meminta penjelasan kepada BNN ihwal adanya dugaan pencucian uang dalam kasus narkoba di Indonesia.
"Coba berikan gambaran baru dan model pencucian uang yang sering ditemukan oleh BNN, sehingga masyarakat dapat paham benar bahwa narkoba ini telah memasuki pada level yang sangat rendah sekali dari tingkat masyarakat kecil hingga masyarakat atas," ujarnya.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
Atas hal itu, Komisi III DPR RI juga meminta kepada BNN agar lebih memasifkan kembali sosialisasi pencegahan akan bahaya narkoba. Mengingat bahaya narkoba sudah masuk ke level terbawah masyarakat.
"Kalau ada program yang menyentuh keluarga tentu ini sangat bagus sekali, sehingga selain pencegahan dari luar tetapi juga ada pencegahan dari dalam bagi keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan BNN melalui baliho-baliho besar yang ada di setiap daerah.
"Saya juga ingin bertanya sejauh mana efektivitas baliho-baliho besar BNN yang ada di Jakarta itu? Kalau efektif kenapa tidak coba diterapkan di desa-desa?," tutupnya. (Z-7)
BNN menegaskan komitmen memerangi narkotika secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa stabilitas keamanan negara sangat bergantung pada keberhasilan penanganan narkoba.
Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai bersama Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Langsa, dan BNN menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Aceh Timur.
Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BNN RI dalam menghadapi tantangan permasalahan narkotika yang semakin kompleks, lintas sektor, dan dinamis.
Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar keberadaan clandestine laboratory atau pabrik narkotika ilegal milik jaringan internasional.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua warga negara asing (WNA) berinisial TK dan MK yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Kunci utama penegakan hukum yang maksimal terletak pada keharmonisan dan koordinasi solid antarinstansi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Insiden tersebut sempat memicu eskalasi massa yang berujung pada kerusakan berbagai infrastruktur penting di sejumlah daerah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved