Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ratusan miliar yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba di tanah air.
Pasalnya pada tahun ini, BNN mendapatkan anggaran sebesar Rp 133 miliar dan Rp 300 miliar lebih dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat.
"Saya ingin tahu bagaimana rencana pemberantasan narkoba dan optimalisasi pelaksanaanya, apakah anggaran Rp 300 miliar lebih itu bisa mempengaruhi pemberantasan narkoba dan membantu proses penyelidikan?," tanya Supriansa dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Rabu (7/6).
Baca juga: BNNP Babel Gagalkan Peredaran 7,5 Kg Ganja
Politikus Partai Golkar itu juga meminta penjelasan kepada BNN ihwal adanya dugaan pencucian uang dalam kasus narkoba di Indonesia.
"Coba berikan gambaran baru dan model pencucian uang yang sering ditemukan oleh BNN, sehingga masyarakat dapat paham benar bahwa narkoba ini telah memasuki pada level yang sangat rendah sekali dari tingkat masyarakat kecil hingga masyarakat atas," ujarnya.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
Atas hal itu, Komisi III DPR RI juga meminta kepada BNN agar lebih memasifkan kembali sosialisasi pencegahan akan bahaya narkoba. Mengingat bahaya narkoba sudah masuk ke level terbawah masyarakat.
"Kalau ada program yang menyentuh keluarga tentu ini sangat bagus sekali, sehingga selain pencegahan dari luar tetapi juga ada pencegahan dari dalam bagi keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan BNN melalui baliho-baliho besar yang ada di setiap daerah.
"Saya juga ingin bertanya sejauh mana efektivitas baliho-baliho besar BNN yang ada di Jakarta itu? Kalau efektif kenapa tidak coba diterapkan di desa-desa?," tutupnya. (Z-7)
Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar keberadaan clandestine laboratory atau pabrik narkotika ilegal milik jaringan internasional.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua warga negara asing (WNA) berinisial TK dan MK yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional.
Pada Selasa (6/1), BNN bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Imigrasi berhasil membongkar jaringan internasional di Bandara Soekarno-Hatta.
BNN meminta masyarakat tidak ragu melaporkan indikasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika usai penggerebekan lab narkotika di Ancol.
BNN masih memburu tiga orang, termasuk dua WNA China, terkait laboratorium narkotika liquid vape dan happy water di apartemen Ancol, Jakarta Utara.
Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek laboratorium narkotika liquid vape dan happy water di apartemen Ancol. Empat tersangka jaringan internasional ditangkap.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif
Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.
Menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan kemunduran reformasi
Tak ada alasan lagi bagi hakim untuk terlibat mafia hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved