Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran ratusan miliar yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba di tanah air.
Pasalnya pada tahun ini, BNN mendapatkan anggaran sebesar Rp 133 miliar dan Rp 300 miliar lebih dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat.
"Saya ingin tahu bagaimana rencana pemberantasan narkoba dan optimalisasi pelaksanaanya, apakah anggaran Rp 300 miliar lebih itu bisa mempengaruhi pemberantasan narkoba dan membantu proses penyelidikan?," tanya Supriansa dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP), Rabu (7/6).
Baca juga: BNNP Babel Gagalkan Peredaran 7,5 Kg Ganja
Politikus Partai Golkar itu juga meminta penjelasan kepada BNN ihwal adanya dugaan pencucian uang dalam kasus narkoba di Indonesia.
"Coba berikan gambaran baru dan model pencucian uang yang sering ditemukan oleh BNN, sehingga masyarakat dapat paham benar bahwa narkoba ini telah memasuki pada level yang sangat rendah sekali dari tingkat masyarakat kecil hingga masyarakat atas," ujarnya.
Baca juga: JPPR: Ungkap Caleg Pemilu 2024 yang Disokong Dana Narkoba!
Atas hal itu, Komisi III DPR RI juga meminta kepada BNN agar lebih memasifkan kembali sosialisasi pencegahan akan bahaya narkoba. Mengingat bahaya narkoba sudah masuk ke level terbawah masyarakat.
"Kalau ada program yang menyentuh keluarga tentu ini sangat bagus sekali, sehingga selain pencegahan dari luar tetapi juga ada pencegahan dari dalam bagi keluarga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan BNN melalui baliho-baliho besar yang ada di setiap daerah.
"Saya juga ingin bertanya sejauh mana efektivitas baliho-baliho besar BNN yang ada di Jakarta itu? Kalau efektif kenapa tidak coba diterapkan di desa-desa?," tutupnya. (Z-7)
"Vape adalah produk legal yang telah diatur dalam berbagai kebijakan. Yang harus diberantas adalah penyalahgunaannya, bukan serta-merta produknya."
BNN RI mewaspadai dampak konflik kartel narkoba di Meksiko yang mulai memengaruhi peta rantai pasok narkotika ke Indonesia.
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
BNN memusnahkan barang bukti dari hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana narkotika serta mengamankan 10 orang tersangkaPemusnahan barang bukti narkotika
BNN menegaskan komitmen memerangi narkotika secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa stabilitas keamanan negara sangat bergantung pada keberhasilan penanganan narkoba.
Negara wajib menjamin proses penyidikan hingga persidangan berjalan objektif dan bebas dari upaya kriminalisasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Penangkapan ABK asal Medan, Sumatra Utara, Fandi Ramadhan, tidak otomatis menuntaskan perkara.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kawal kasus NS (12), bocah Sukabumi yang tewas diduga dianiaya ibu tiri. Simak kronologi dan ancaman hukumannya.
Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan pentingnya mengejar aktor intelektual di balik penyelundupan 2 ton narkoba Kapal Sea Dragon.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved