Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BARESKRIM Porli akan segera memanggil Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana dalam waktu dekat. Denny dipanggil terkait kasus dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu).
“Ya, pada saatnya akan diperiksa,” kata Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto kepada awak media, Jumat (2/6).
Baca juga : Polri Diminta Periksa Denny Indrayana
Di samping itu, jenderal bintang tiga tersebut tidak menjelaskan secara detail terkait jadwal pemanggilan terhadap Denny Indrayana dalam kasus tersebut.
Baca juga : Komentar Anies Baswedan terhadap Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi
Dirinya hanya memastikan laporan tersebut tengah didalami oleh tim penyidik Bareskrim Polri.
“Sedang diteliti, ini kan arahan Pak Kapolri. Jadi, sudah jelas kami akan dalami laporan tersebut, apakah menimbulkan ke onaran atau tidak,” ujarnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum & ham) Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Pelaporan terhadap pakar hukum tata negara itu terkait dugaan membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu.
Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjelaskan laporan terhadap Denny dilayangkan oleh seseorang berinisial AWW dan teregister dengan nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 31 Mei 2023. (Z-8)
Sebanyak 12 saksi sudah dipanggil terkait kasus dugaan hoaks oleh Denny Indrayana.
Salah satu kasus mangkrak yang menjadi sorotan, yakni perkara payment gateway di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus itu mangrak selama 10 tahun
KETERBUKAAN status kasus korupsi Payment Gateway harus segera dieksekusi secepatnya
Denny mengendus upaya pembiaran oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Satui, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pekan lalu, KPK memeriksa Mardani dalam tahap penyelidikan kasus dugaan korupsi
MANTAN WamenkumHAM Denny Indrayana menyoroti masih kuatnya pengaruh mafia hukum di lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air. Mereka leluasa mengatur keputusan penegak hukum
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved