Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
TEKNOLOGI digital memberikan dampak pada semakin cepatnya pelatanan di berbagai sektor, termasuk pelayanan di bidang hukum.
Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Jakarta Barat Stefanus Gunawan, pelayanan di bidang hukum kini semakin mudah diakses dengan adanya bantuan teknologi digital. Hal itu juga diterapkan oleh Peradi SAI dalam menjalankan roda organisasi.
"Perai SAI saat ini telah bertransformasi begitu cepat mengikuti perkembangan dunia Teknologi Informasi (IT). Jika sebelumnya hal-hal yang terkait dengan data hanya mengandalkan pada basis data manual, saat ini di Peradi SAI semuanya telah terkoneksi secara online," papar Stefanus yang juga sebagai Ketua LBH Serikat Pemersatu Seniman Indonesia itu, Kamis (1/6).
Baca juga : Ini Manfaat Pusat Bantuan Hukum dan Cara Masyarakat Bisa Mengaksesnya
Basis data digital lanjut, advokat senior tersebut, juga telah diterapkan Peradi SAI mulai dari pendaftaran advokat bahkan hingga ke pemilihan ketua umum. Dengan diterapkannya IT didalam organisasi, Peradi SAI kini lebih transparan dan akuntabel.
"Dengan diberlakukannya sistem Information Teknologi (IT) di PERADI SAI, saat ini praktek jual beli suara saat pemilihan ketua umum tidak terjadi kembali. Begitu juga dengan oknum yang mengaku-ngaku sebagai advokat, saat ini hal tersebut tidak akan terjadi lagi mengingat data base profesi advokat telah terkoneksi dengan baik," imbuh penerima penghargaan'The Leader Achieves In Development Award' dari Anugerah Indonesia itu.
Baca juga : Oktolin H Hutagalung Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPC Peradi Jaksel 2023-2028
Stefanus yang mengidolakan Yap Thiam Hien itu juga menyoroti pentingnya peran media sosial (medsos) dalam menegakkan keadilan. Banyak kasus-kasus hukum di berbagai pelosok tanah air yang akhirnya terungkap ke publik melalui peranan medsos dan bisa teratasi berkat kemajuan teknologi.
"Dengan munculnya medsos seperti Facebook (FB), Instagram (IG), Twitter bahkan TikTok, hal ini sangat membantu para advokat dalam mengungkap kasus-kasus besar. Cukup banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum aparat maupun pejabat yang diproses karena viral dimasyarakat," ungkap Stefanus yang malang-melintang di dunia advokat sekitar 30 tahun.
Media sosial saat ini lanjut Stefanus bahkan lebih efektif dibandingkan dengan peran seorang advokat dalam mengangkat, mem-viralkan, menginformasikan ke seluruh penjuru negeri dan memberi sangsi sosial bagi para pelaku pelanggar hukum.
Dengan lahirnya media sosial, Stefanus menambahkan, penegakan hukum juga tercipta dengan sendirinya.
"Di era reformasi dimana teknologi semakin berkembang, orang kuat yang kebal hukum sudah tidak ada. Orang-orang sekelas menteri, jenderal, jaksa, polisi, hakim serta anggota dewan saat ini semua sama dimata hukum," jelas Stefanus.
Kendati penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan, Stefanus yang pernah merasakan jasanya sebagai advokat dibayar dengan mangga, singkong dan keripik, mengaku bahwa penegakan hukum diera reformasi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa orde baru.
Sebagai advokat berpengalaman, Stefanus menegaskan dirinya tidak hanya melayani klien besar yang membayarnya dengan rupiah dan dollar tetapi juga melayani kasus hukum rakyat jelata.
"Tidak hanya kasus macet perbankan dengan nilai triliunan dan kasus korupsi besar, kasus kecil yang melibatkan rakyat miskin pun dengan bayaran kue tetap dilayani dengan baik," pungkasnya. (RO/Z-5)
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sistem pengawasan keamanan pangan berbasis digital dalam Vienna Food Safety Forum 2025.
Rebranding ini bukan hanya perubahan logo dan akronim, melainkan penegasan identitas baru sebagai penyedia solusi teknologi terintegrasi
IKATAN Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan Marine Digital Summit 2025 sebagai upaya mendorong transformasi digital di sektor pertahanan laut.
Sejak anak berusia kurang lebih enam tahun, orangtua sudah dapat memberikan akses dengan batasan khusus dan mulai memperkenalkan teknologi dengan cara yang aman dan terarah
Aplikasi OOIP merupakan salah satu terobosan teknologi yang sukses mengintegrasikan proses evaluasi rencana pekerjaan sumur minyak dan gas digitalisasi proses.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved