Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DUGAAN penerimaan gratifikasi di Kabupaten Bandung diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses verifikasi laporan tersebut diharap tidak memakan waktu lama.
"Laporan dugaan gratifikasi tersebut sudah di verifikasi dan tentunya sudah dilakukan penelaahan, jadi agar tidak menjadi bola liar KPK diminta agar segera (ditindaklanjuti)," kata pengamat antikorupsi Iriawan melalui keterangan tertulis, Rabu (31/5).
KPK disebut bisa membuka penyelidikan jika verifikasi rampung. Tahapan itu dinilai penting untuk mencari kronologi kasus dari aduan yang sudah masuk.
Baca juga: KPK Pertajam Penyidikan Kasus Gratifikasi Rafael Alun Melalui Dua Saksi
"Agar kasus hukum yang terjadi tidak jadi bola liar," ucap Iriawan.
Sebelumnya, KPK menerima laporan dugaan adanya penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat. Pemberian diyakini berkaitan dengan salah satu proyek revitalisasi pasar di sana.
Baca juga: Andhi Pramono Diduga Akali Penerimaan Gratifikasi melalui Perusahaan
"Setelah kami cek, betul ada surat laporan dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Ali tidak bisa memerinci materi laporan tersebut. Aduan itu dipastikan ditindaklanjuti oleh KPK.
"Pasti akan kami tindak lanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat," ucap Ali.
Laporan itu berasal dari Aktivis Pemuda Bandung Raya. Salah satu pejabat tinggi di Kabupaten Bandung diduga telah menerima uang miliaran juta rupiah dan sebuah mobil mewah terkait proyek revitalisasi salah satu pasar di wilayahnya. (Z-10)
NORMALISASI Sungai Cidawolong yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), yang terletak di Kecamatan Majalaya, telah menunjukan hasil.
"Normalisasi Sungai Cidawolong baru berlangsung 14 hari. Hujan deras selama 5 hari berturut-turut ternyata tidak menyebabkan sungai meluap dan tidak ada banjir di wilayah Majalaya,"
Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Ponpes Sinatria Qurani untuk sementara ditutup, karena belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.
Bupati juga menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) bagi seluruh masjid, pesantren dan madrasah di Kabupaten Bandung.
Peringatan ini mengangkat tema "Dengan Semangat Bandung Lebih BEDAS 2025, Kita Wujudkan Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal".
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan pada Rabu (30/4) di kantor Bupati Purworejo.
Asbanda dan Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Elektronifikasi Transaksi Melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Program Pemerintah Daerah
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan kesejahteraan masyarakat yang merata, diperlukan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif.
Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis (20/3) menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved