Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN penerimaan gratifikasi di Kabupaten Bandung diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses verifikasi laporan tersebut diharap tidak memakan waktu lama.
"Laporan dugaan gratifikasi tersebut sudah di verifikasi dan tentunya sudah dilakukan penelaahan, jadi agar tidak menjadi bola liar KPK diminta agar segera (ditindaklanjuti)," kata pengamat antikorupsi Iriawan melalui keterangan tertulis, Rabu (31/5).
KPK disebut bisa membuka penyelidikan jika verifikasi rampung. Tahapan itu dinilai penting untuk mencari kronologi kasus dari aduan yang sudah masuk.
Baca juga: KPK Pertajam Penyidikan Kasus Gratifikasi Rafael Alun Melalui Dua Saksi
"Agar kasus hukum yang terjadi tidak jadi bola liar," ucap Iriawan.
Sebelumnya, KPK menerima laporan dugaan adanya penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat. Pemberian diyakini berkaitan dengan salah satu proyek revitalisasi pasar di sana.
Baca juga: Andhi Pramono Diduga Akali Penerimaan Gratifikasi melalui Perusahaan
"Setelah kami cek, betul ada surat laporan dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri.
Ali tidak bisa memerinci materi laporan tersebut. Aduan itu dipastikan ditindaklanjuti oleh KPK.
"Pasti akan kami tindak lanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat," ucap Ali.
Laporan itu berasal dari Aktivis Pemuda Bandung Raya. Salah satu pejabat tinggi di Kabupaten Bandung diduga telah menerima uang miliaran juta rupiah dan sebuah mobil mewah terkait proyek revitalisasi salah satu pasar di wilayahnya. (Z-10)
Sebanyak 14.999 botol minuman keras (miras) berbagai merek, 1.565 liter tuak, serta ribuan knalpot tidak standar (brong) digilas alat berat di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (12/3).
GPM bukan sekadar seremoni, melainkan upaya sistematis untuk menekan laju inflasi di level akar rumput.
SE ini untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat
Pergeseran ini diharapkan lebih memaksimalkan kinerja aparatur pemerintahan
Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan pihaknya akan serius memperjuangkan lahan bagi warga.
Diskop UMKM Kabupaten Bandung berhasil mendirikan ratusan KDMP yang tersebar di seluruh wilayah.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya delapan prinsip inovasi daerah yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan bukti (evidence-based policy).
Tantangan seperti pemerataan pembangunan dan stabilitas sosial memerlukan kerja bersama yang tidak terbatas pada satu wadah organisasi saja.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved