Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat banyak proyek mangkrak di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara. Sebagian besar pengerjaan memiliki tenggat hingga akhir 2022. Namun, hingga kini masih banyak yang ternyata belum selesai.
Proyek yang belum kelar sampai batas akhir yakni pembangunan tugu batas wilayah administrasi, pengerjaan rumah dinas bupati, dan peningkatan Jalan Tutuyan-Inalom.
Para kontraktor meminta waktu pengerjaannya ditambah. Padahal, janji dalam proposalnya akan kelar paling lambat akhir 2022.
Baca juga: Menteri ESDM Ungkap Ada 7 Proyek Smelter Bauksit Masih Mangkrak
"Hal ini tentunya menjadi peringatan bersama bahwa upaya upaya pencegahan korupsi harus secara masif dilakukan di wilayah Boltim. Penyelesaian permasalahannya termasuk pengenaan sanksi sesuai regulasi yang berlaku kepada penyedia yang telah melakukan wanprestasi," ujar Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi melalui keterangan tertulis, Senin (29/5).
Pencegahan dinilai penting digerakkan di sana saat ini. KPK tidak mau mangkraknya proyek itu dikarenakan tindakan koruptif yang masif dijalankan.
Baca juga: Praktisi Hukum: Perpanjangan Masa Jabatan KPK Bersifat Anomali
"Jangan sampai ada pemanfaatan proses pengadaan barang dan jasa demi kepentingan pihak tertentu, apalagi dalam menghadapi tahun politik," tutur Wahyudi. (Z-11)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, tidak berpotensi tsunami.
KPK hari ini memanggil pejabat ditjen pajak Wahyu Widodo dan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto terkait LHKN milik mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved