Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal bekerja profesional dalam menangani kasus hukum yang menjerat Johnny G Plate. Hal ini dikatakan Jokowi terkait adanya isu intervensi politik dalam kasus tersebut.
"Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu," ujar Jokowi saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5).
Jokowi mengaku menghormati proses hukum yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Ia menyerahkan proses hukum kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Baca juga: Presiden Jokowi Hormati Proses Hukum Johnny G Plate
"Kita menghormati. Kita harus menghormati proses hukum yang ada," tuturnya.
Saat ini, Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo. Namun, ia enggan membeberkan kemungkinan melakukan reshuffle.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merespons penetapan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi oleh Kejagung. Surya berupaya tetap berpikir positif terkait kasus ini.
Baca juga: Presiden Jokowi Tepis Jadikan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibyo Sebagai Menkominfo
"Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan pada saya kalau ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar," ucap Surya Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Rabu (17/5).
Surya menegaskan NasDem tetap berkomitmen berada di garda terdepan untuk menegakkan prinsip hukum yang berkeadilan. Surya mengajak semua unsur NasDem untuk menegakkan proses hukum. (Z-1)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved