Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PADA pembukaan Masa Sidang V disebutkan, agenda DPR yang sangat penting salah satunya melakukan pengawasan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, DPR melalui tugas dan fungsinya akan memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat berjalan dengan lancar.
Keadaban politik harus terus dibangun, mewujudkan demokrasi yang sehat dan menyelenggarakan pemilu yang bermartabat.
Baca juga: Disinggung Soal Parpol Kuning Dukung Ganjar, Ini Reaksi Puan Maharani
“Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat Kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024, sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur dan adil,” papar Puan dalam pidato pembukaan Masa Sidang V, di Ruang Rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).
Pemilu Harus Junjung Tinggi Asas Adil, Jujur, dan Efisien
Pemilihan umum 2024 tak cuma soal pergantian kepemimpinan nasional dan anggota legislatif, tetapi juga momentum menjadikan kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik. Pesta demokrasi melalui sistem pemilu harus menjunjung tinggi asas adil, jujur, dan efisien.
Puan menekankan bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat.
"Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat," kata Puan.
Baca juga: Golkar Sawer Uang di Kantor KPU, Bawaslu Sumsel akan Turun Tangan
Menurut Puan, dengan kekuasaan pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah.
"Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat," katanya.
Lebih lanjut Puan juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri.
Mengawali pembukaan masa sidang DPR, Puan mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melakukan masa reses di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) sejak 14 April lalu untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
Baca juga: KPU tidak Mempermasalahkan Banyak Menteri Jokowi Maju Caleg
Selain itu, masa reses juga sekaligus mensosialisasikan fungsi-fungsi DPR RI seperti fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi dan diplomasi.
“Atas nama Pimpinan DPR RI Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh Anggota DPR RI dan hadirin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia,” kata Puan. (RO/S-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved