KSP : Partisipasi Publik Diperkuat Awasi Korupsi di Internal Pemerintah

DEPUTI V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhwardani menyampaikan pemerintah fokus memperkuat praktik tata kelola pemerintah termasuk penguatan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan dan korupsi di internal pemerintah. Itu, ujarnya, dilakukan sebagai respons terhadap Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Efektivitas Pemerintah. 

Salah satu yang diinstruksikan presiden, ujar dia, melalui penyederhanaan birokrasi dan mendorong partisipasi publik dalam pelaporan.

"Presiden telah menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah memperkuat pencegahan korupsi, melalui penyederhanaan perizinan melalui Online System Submission (OSS), digitalisasi pengadaan melalui elektronik katalog, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" ujarnya, Rabu (17/5).

Baca juga: KSP Tekankan Pentingnya Percepatan UU PPRT

Pemerintah, imbuh Jaleswari, sedang menyusun kebijakan memperkuat pengawasan dan pengendalian internal pemerintah. Terutama peran inspektorat untuk mencegah perilaku koruptif di birokrasi, dan kebijakan percepatan transformasi digital berbasis arsitektur SPBE.

"Hal ini untuk memperkuat berbagai kebijakan yang sudah ada seperti Stranas Pencegahan Korupsi, dan Satu Data Indonesia," ucapnya.

Baca juga:5 Hasil Pemeriksaan LHKPN Pejabat Diproses Hukum, KPK: Strategi Baru

Jaleswari menambahkan pada rencana aksi keterbukaan pemerintah 2023-2024, akan didorong partisipasi yang bermakna dari publik serta dan ko-kreasi dengan non-state actor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya, ujar dia, adanya tindak lanjut laporan pengawasan internal, maupun laporan dari masyarakat baik dari aplikasi LAPOR.GO.ID, JAGA.ID atau kanal aduan lain terkait layanan publik, fraud, integritas pegawai, pungli, bahkan korupsi.

"Komitmen kuat ini akan didorong dengan dua strategi utama yaitu perluasan partisipasi publik dalam pengawasan program pemerintah dan percepatan transformasi digital pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Layanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dyah Natalisa menjelaskan sebagai kanal aduan, LAPOR telah telah diterima total 2.160.972 laporan mengenai aduan layanan publik dengan tingkat kepuasan pengguna LAPOR sebesar 73.7%, dan telah terhubung. Kanal ini, ujarnya, telah terhubung dengan 135 instansi pemerintah. (Z-3)