Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan melalui keterangan pers tertulis, Rabu (31/1).
"Menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," terang Jaleswari atau akrab disapa Dani.
Ia menjelaskan secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Alasan ia mengundurkan diri, terang Dani, adalah etika.
Baca juga : Debat Cawapres, KPU Kaji Penambahan Durasi Closing Statement
Seperti diketahui Dani saat ini tergabung dalam tim pemenangan nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Adapun alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana
saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," papar Dani.
Baca juga : Pengunduran Diri Mahfud MD Dinilai Positif bagi Penegakan Etika dan Hukum
Ia mengatakan memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik 2024. Atas alasan itu, ia memutuskan mundur.
"Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal," tukasnya. (Z-8)
Baca juga : Anies Baswedan Hormati Keputusan Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam
KANTOR Staf Presiden (KSP) menyatakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan untuk cagub-cawagub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, tak melanggar aturan.
Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan keberlangsungan program Dana Abadi Kebudayaan yang telah diluncurkan pada tahun lalu dengan nama Dana Indonesiana.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad merespons pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pencabutan sertifikat halal produk-produk yang mendukung Israel.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Staf Presiden (KSP), mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah HIV/AIDS yang masih belum tercapai targetnya.
Pasalnya, pada 2016, Kepala KSP Teten Masduki telah meresmikan dan menandatangani prasasti serta melakukan peletakan batu pertama
Presiden, sambung dia, ingin agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak diberikan hukuman berat sehingga bisa menimbulkan efek jera.
Secara yudisial, ujarnya, Kejaksaan Agung sekarang sudah memulai penyidikan untuk kasus Paniai, Papua.
Sudah ada payung hukum yang mengatur segala ruang lingkup terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) mulai dari aspek pendaftaran, pendanaan, hingga operasional di lapangan.
Pemerintah fokus memperkuat praktik tata kelola pemerintah, termasuk penguatan partisipasi publik mengawasi pembangunan dan korupsi di internal Pemerintah.
Deputi Inklusi TPN ini terdiri dari tokoh hingga aktivis yang aktif berperan dalam isu sosial, perempuan, hingga HAM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved