Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LEMBAGA survei Charta Politika Indonesia menyatakan elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus meningkat. Bahkan, partai berlogo Kakbah itu menembus ambang batas parlemen yaitu 4,1%
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan ini kali pertama PPP memperoleh angka di atas parliamentary threshold (PT).
“PPP pertama kali dalam survei kami melampaui angka parliamentary threshold, yaitu 4,1%,” tutur Yunarto Wijaya.
Baca juga : Nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Tidak Ada dalam Daftar Caleg DPR
Yunarto menyebut, elektabilitas partai politik (parpol) yang masih belum mencapai ambang batas lainnya masih perlu bertarung lagi.
“Kalau kita lihat di sini, saya menduga peluang parpol dari PDIP sampai Perindo peluangnya ada semuanya lolos PT,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengaku senang dengan naiknya elektabilitas partai berlambang Kabah dalam survei kali ini.
Baca juga : Tujuh Partai Politik Daftarkan Bakal Caleg DPR di Hari Terakhir Besok
Mardiono menilai kenaikan elektabilitas PPP terus meningkat usai melakukan konsolidasi nasional dalam beberapa waktu terakhir sekaligus berdasarkan hasil keputusan Rapimnas V di Yogyakarta, yaitu PPP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
“Alhamdulillah, selama kami bekerja tujuh bulan konsolidasi nasional membuahkan hasil. Kami mencalonkan Pak Ganjar sebagai Capres melalui berbagai tahapan juga bagian konsolidasi. Tentu ini merupakan suatu apresiasi dari masyarakat yang masih mencintai PPP atas apa yang dikerjakan,” terangnya.
Mardiono mengatakan Ganjar memiliki efek elektoral yang tinggi, sehingga berdampak juga kepada PPP. “Tentu ini yang kami sebut sebagai efek elektoral, karena Pak Ganjar punya efek elektoral yang tinggi. Namun, hal ini juga tidak terlepas dari konsolidasi yang telah kami kerjakan,” ungkapnya.
Baca juga : Bacaleg PPP Jepara Ditolak karena Belum Memenuhi Persyaratan Pendaftaran
Adapun ambang batas PT sebesar 4% pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu.
PT sendiri merupakan syarat perolehan suara minimum bagi parpol untuk mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perhitungan PT dalam Pileg 2024 menggunakan metode sainte lague yang mengonversi jumlah suara partai menjadi kursi DPR.
Untuk diketahui, hasil survei Charta Politika adalah sebagai berikut: PDIP 22,1%, Gerindra 14,9%, Golkar 9,8%, PKB 7,8 %, PKS 7,2%, NasDem 6,6%, Demokrat 6,1%, PPP 4,1%, PAN 3,8%, Perindo 3,2%, PSI 0,5%, Garuda 0,3%, Gelora 0,2%, Ummat 0,2%, PBB 0,1%, Hanura 0,1%, PKN 0,1%, Buruh 0,1%, dan TT/TJ 12,8%.
Survei tatap muka tersebut dilakukan pada 2-7 Mei 2023 terhadap 1.200 responden dengan multistage random sampling. Adapun margin of error survei ini 2,82% dengan kriteria reponden 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.
Quality control survei ini ada di angka 20% dari total sampel dengan wilayah survei seluruh Indonesia. (Z-4)
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi PPP Sandiaga Uno mengaku masih menunggu surat penugasan untuk maju dalam kontstasi Pilkada Serentak 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menentukan ikut koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menjadi oposisi usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Keterlibatan Arsul memunculkan kekhawatiran integritas dan independensi lembaga peradilan MK yang dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat sorotan.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
FOUNDER Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
PPP dapat memanfaatkan kedekatan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP M Mardiono dengan Jokowi.
SEBANYAK 17.304.303 suara di Pemilu 2024 terbuang akibat ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipastikan tak bisa berbuat apapun.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep merespons soal partainya yang terancam tak lolos parlemen karena tak mencapai parliamentary threshold.
Sistem pilpres secara langsung perlu ditinjau kembali
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved