Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Bacaleg Muka Lama, NasDem Sebut Penuhi Kuota Perempuan

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
14/5/2023 20:13
Bacaleg Muka Lama, NasDem Sebut Penuhi Kuota Perempuan
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat(Dok.MI )

PARTAI NasDem menyatakan jumlah bakal calon legislatif (bacaleg) banyak diwarnai muka lama. Khususnya calon perempuan, NasDem menyebut pihaknya melebihi persyaratan minimal 30% jumlah perempuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah, Lestari Moerdijat mencontohkan jumlah bacaleg perempuan Partai NasDem Jawa Tengah yang didaftarkan untuk DPRD tingkat provinsi tercatat 47 perempuan dari 120 Bacaleg atau 39,2%. Sedangkan untuk calon legislatif di DPRD Kabupaten/Kota, tambahnya, DPW Partai NasDem Jawa Tengah mendaftarkan 642 perempuan dari total 1.610 bacaleg yang terdaftar atau 39,9%.

Sementara itu, tambah Rerie, sapaan akrabnya, jumlah bacaleg perempuan Partai NasDem Jawa Tengah yang didaftarkan untuk calon legislatif di DPR RI tercatat 28 perempuan dari total 77 Bacaleg yang didaftarkan atau 36,4%.

Baca juga: DPD Partai NasDem Klaten Gelar Pertemuan Pengurus dan Bacaleg

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap jumlah perempuan yang terdaftar sebagai bacaleg di sejumlah tingkatan wilayah dari Partai NasDem Jawa Tengah itu dapat dipercaya dan menjadi pilihan masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang.

Rerie yang juga Wakil Ketua MPR RI itu mendorong para pengurus partai politik mulai dari tingkat daerah, wilayah, hingga tingkat pusat dan masyarakat terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan di institusi dan lembaga publik.

Baca juga: NasDem dan PDIP Flores Timur Daftarkan Bacaleg

Rerie juga meyakini dengan semakin banyaknya muka lama akan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan sejumlah lembaga, termasuk di lembaga legislatif.

Rerie sangat berharap semua pihak, mulai dari partai politik, para pemangku kebijakan dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik dalam upaya juga terus meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik yang memproduksi berbagai kebijakan sebagai landasan aturan. Khususnya dalam mengakselerasi proses pembangunan di negeri ini. (Ykb/Z-7) 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya