Tersandung Kasus Korupsi, MA Kembali Berjanji akan Berbenah

MAHKAMAH Agung (MA) lagi-lagi terbelit sejumlah kasus korupsi sejumlah hakim hingga jajaran. Terbaru, Sekretaris MA Hasbi Hasan resmi jadi tersangka suap oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi itu, Juru Bicara MA, Suharto menerangkan pihaknya akan melakukan sejumlah pembenahan demi mengembalikan kepercayaan publik pasca kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim hingga jajaran di MA.

“Tentang Langkah langkah yang akan di lakukan MA sama seperti yang lalu. Kami akan berbenah,” papar Suharto kepada Media Indonesia, Kamis (11/5). 

Baca juga : Ada Kaitan dengan Kasus Suap MA, KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Hasbi Hasan

MA selaku tumpuan dan harapan masyarakat untuk mencari keadilan sudah barang tentu perlu mengambil tindakan korektif agar kejadian korupsi tak terulang.

Seperti langkah sebelumnya, Suharto mengemukakan MA akan melakukan langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik, di antaranya merotasi dan memutasikan staf atau pegawai MA serta panitera pengganti yang telah lama bertugas di MA guna mencegah siklus dan jejaring pengurusan perkara.

Baca juga : Mahkamah Agung Perlu Berbenah Diri

Bahkan, MA juga membentuk Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) dari Badan Pengawas yang mengawasi pintu keluar masuk halaman dan Gedung MA, berkeliling ke berbagai ruangan untuk memantau para hakim, staf dan pegawai yang berkeliaran dan surat izin keluar kantor bagi yang ada keperluan.

Di sisi lain, MA buka suara terkait penetapan Sekretaris MA Hasbi hasan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara. MA tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"MA tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Suharto. 

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting mengatakan pihaknya akan menunggu terlebih dahulu ekspose resmi dari KPK. KY bakal menentukan langkah selanjutnya.

"Sementara ini, KPK belum menyebut nama dan kontruksi perbuatannya. Jadi, kita menunggu dulu proses hukum dari pihak KPK," tutur Miko kepada Media Indonesia. (Z-8)