Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) bicara opsi bila ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. PKB dan Gerindra sejatinya berada pada poros yang sama yakni, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
"Jika itu tidak terlaksana, atau keputusannya berbeda dengan harapan, tentu akan diambil opsi. Langkah yang lebih rasional dan aspiratif," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Selasa, (9/5)
Baca juga : Tanggapi Demokrat, PKB Sebut Tidak Ada Larangan Cawe-Cawe
Jazilul mengatakan pihaknya belum mengkalkulasi atau menentukan langkah yang konkret bila Cak Imin tak ikut kontestasi Pilpres 2024. PKB terlebih dahulu mendengar suara kader.
Baca juga : Cak Imin Tur ke Empat Mantan Wapres jelang Pemilu 2024
"Tetapi yang jelas PKB akan mengambil opsi yang lebih rasional mendengarkan aspirasi dari semuanya juga. Karena koalisi itu bukan hanya sekedar mengusung capres maupun cawapres tapi yang juga punya potensi untuk memenangkan di pilpres," ujar Jazilul.
Sampai saat ini, kata dia, urusan capres dan cawapres dipegang Cak Imin dan Prabowo. Hal itu masih dalam tahap finalisasi.
"Kita tunggu finalisasi akhir dari Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ucap Jazilul. (Z-8)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved