Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan disorot lantaran dinilai ikut mempengaruhi kontestasihttps://mediaindonesia.com/tag/partai-amanat-nasionalhttps://mediaindonesia.com/tag/pemilu-2024. Intervensi Kepala Negara dinilai penting untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024, harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi melalui keterangan tertulis, Selasa, (9/5).
Baca juga : Jokowi Alami Konflik Kepentingan Politik 2024
Viva mengatakan Presiden juga mesti bertanggung jawab saat penyelenggaraan pemilu. Sehingga, kontestasi politik itu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional, membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.
Ia menilai Jokowi juga kerap menjadi korban playing victim meskipun mempersilakan setiap figur maju sebagai capres. Contohnya, narasi negatif terkait ia melakukan penjegalan terhadap figur capres.
Baca juga : Anies Respons Hasil Survei Capres 2024 dan Koalisi Pemerintahan Jokowi
"Tetapi sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur, dan partai politik tertentu," ucap Viva.
Viva menilai tak masalah Presiden condong ke figur tertentu. Namun dengan catatan, tidak menggunakan cara-cara melanggar konstitusi.
"Kan hal itu dijamin oleh undang-undang selama Presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan," ujar Viva. (Z-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved