Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanggil enam ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Negara sarat akan konflik kepentingan. Terlebih Jokowi tidak melibatkan NasDem yang notabene masih di dalam lingkaran koalisi.
Cecep mengatakan seharusnya Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden mampu mewadahi seluruh masyarakat. Tanpa embel-embel, kepentingan Parpol tertentu.
"Nah itu sebaiknya, karena memang pada diri Jokowi itu melekat sebagai seorang presiden dimana dia harus mewadahi kelompok masyarakatnya. Bukan partai tertentu. Kalau kayak gini kan jadi ada Conflict of Interest yang dilakukan oleh Jokowi," kata Cecep, Senin, (8/5).
Baca juga : Surya Paloh : Jangan Terus Pertajam Perbedaan, Gol Besar Kita Indonesia Maju
Oleh karena itu, Cecep mengatakan bahwa wajar jika sejumlah pihak mengkritik keputusan Presiden Jokowi tersebut. Sebab, seharusnya ia tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Jokowi, lanjut Cecep, seharusnya belajar dari para Presiden terdahulu yang mengambil sikap netral saat memasuki senjakala masa jabatannya.
Baca juga : Jusuf Kalla Kritik Sikap Jokowi yang tak Undang NasDem ke Istana
"Nah ini yang kemudian ditanggapi juga oleh Surya Paloh, oleh Jusuf Kalla, dan oleh Anies sendiri dan memang idealnya seperti halnya pada presiden sebelumnya di masa akhir jabatan sebenarnya tidak menggunakan rumah kekuasaan untuk kemudian berusaha mempengaruhi kegiatan atau fenomena politik yang akan terjadi," beber Cecep.
"Memang harusnya bisa menjaga diri, meskipun Jokowi menyampaikan bahwa 'saya politisi juga'. Misalkan begini, misalnya Ganjar atau Prabowo ketika keliling itu tidak di hari kerja ya, di Sabtu-Minggu," imbuhnya.
Cecep melanjutkan, imbas dari kejadian tersebut akan berpengaruh pada perjalanan karir politik trah Jokowi ke depannya.
Sebab, kontestasi di daerah akan berada pada tingkat nasional dan diharapkan meraka mampu menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah parpol.
"Saya kira Gibran dan juga Boby, bahkan adiknya Kaesang akan membangun kerjasama politik juga. Karena politik era sekarang mungkin beberapa partai di tingkat nasional tidak bekerjasama. Tapi di daerah kan mereka berkawan. Dan dalam politik sendiri dinamis ya, mungkin sekarang enggak berkawan tapi nantinya di pemilu selanjutnya akan berteman," terang Cecep.
"Jadi, masing-masing menjadi aktor politik yang berbeda tentu saja dengan Jokowi," pungkasnya. (Z-8).
Tak selang lama, mobil dinas Brian dengan nomor polisi RI 25-7 tiba menyusul pada pukul 20.32 WIB.
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Ia mengingatkan masyarakat yang akan bepergian, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan.
Di wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam, Presiden menengok para pengungsi dan hunian sementara yang mulai dibangun.
ISTANA mendukung langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memberhentikan pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, usai kegagalan tim menembus Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari Irak dengan skor akhir 0-1 dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved