Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat mengatakan tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanggil enam ketua umum partai politik (parpol) ke Istana Negara sarat akan konflik kepentingan. Terlebih Jokowi tidak melibatkan NasDem yang notabene masih di dalam lingkaran koalisi.
Cecep mengatakan seharusnya Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden mampu mewadahi seluruh masyarakat. Tanpa embel-embel, kepentingan Parpol tertentu.
"Nah itu sebaiknya, karena memang pada diri Jokowi itu melekat sebagai seorang presiden dimana dia harus mewadahi kelompok masyarakatnya. Bukan partai tertentu. Kalau kayak gini kan jadi ada Conflict of Interest yang dilakukan oleh Jokowi," kata Cecep, Senin, (8/5).
Baca juga : Surya Paloh : Jangan Terus Pertajam Perbedaan, Gol Besar Kita Indonesia Maju
Oleh karena itu, Cecep mengatakan bahwa wajar jika sejumlah pihak mengkritik keputusan Presiden Jokowi tersebut. Sebab, seharusnya ia tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Jokowi, lanjut Cecep, seharusnya belajar dari para Presiden terdahulu yang mengambil sikap netral saat memasuki senjakala masa jabatannya.
Baca juga : Jusuf Kalla Kritik Sikap Jokowi yang tak Undang NasDem ke Istana
"Nah ini yang kemudian ditanggapi juga oleh Surya Paloh, oleh Jusuf Kalla, dan oleh Anies sendiri dan memang idealnya seperti halnya pada presiden sebelumnya di masa akhir jabatan sebenarnya tidak menggunakan rumah kekuasaan untuk kemudian berusaha mempengaruhi kegiatan atau fenomena politik yang akan terjadi," beber Cecep.
"Memang harusnya bisa menjaga diri, meskipun Jokowi menyampaikan bahwa 'saya politisi juga'. Misalkan begini, misalnya Ganjar atau Prabowo ketika keliling itu tidak di hari kerja ya, di Sabtu-Minggu," imbuhnya.
Cecep melanjutkan, imbas dari kejadian tersebut akan berpengaruh pada perjalanan karir politik trah Jokowi ke depannya.
Sebab, kontestasi di daerah akan berada pada tingkat nasional dan diharapkan meraka mampu menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah parpol.
"Saya kira Gibran dan juga Boby, bahkan adiknya Kaesang akan membangun kerjasama politik juga. Karena politik era sekarang mungkin beberapa partai di tingkat nasional tidak bekerjasama. Tapi di daerah kan mereka berkawan. Dan dalam politik sendiri dinamis ya, mungkin sekarang enggak berkawan tapi nantinya di pemilu selanjutnya akan berteman," terang Cecep.
"Jadi, masing-masing menjadi aktor politik yang berbeda tentu saja dengan Jokowi," pungkasnya. (Z-8).
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved