Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAMIKA di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan sampai menggangu kinerja komisi antirasuah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Independen Pemerhati Pemuda Indonesia (LPPI) Dedi Siregar mendorong Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaran tidak gentar dengan terpaan sejumlah isu.
"KPK terus tegak lurus bersih dari korupsi, terlihat KPK terus bekerja tanpa henti tangkap siapapun pejabat negara yang korupsi," kata Dedi lewat keterangan yang diterima, Senin (8/5).
Sejauh ini menurut Dedi, kinerja KPK tetap konsisten memberantas korupsi. Tidak hanya itu KPK juga menangkap dua hakim agung, menahan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan mengungkap serta menetpak 10 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek kereta api.
Dedi mencacat kepala daerah yang korup juga tidak lepas dari jeratan KPK. Contohnya kasus Bupati Meranti Muhamad Adil. Di bawah kepemimpinan Firli, KPK berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 114 Triliun selama 2021 dan 2022.
"Maka hal ini banyak yang mendukung tapi tidak sedikit pula oknum oknum yang mem-framing narasi negatif terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dengan tujuan tertentu. Ditambah lagi sering dibenturkan hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah lain," kata Dedi.
Selain itu, Dedi mengatakan kasus hukum yang ditangani KPK kerap berkaitan dengan partai politik ataupun kelompok kekuasaan tertentu di negara ini. Bahkan mendekati tahun politik 2024, menurut Dedi, akan membuat KPK rawan dengan isu politisasi dan berbagai isu miring lainnya.
"Melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi lembaga antirasuah ini, publik sangat berperan aktif mendukung kinerja KPK. Penegakan hukum tindak pidana korupsi akan dapat berjalan secara masif jika masyarakat turut andil di dalamnya," tandasnya.
Karena itu, Dedi berharap KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tetap solid, kompak dan terus berjalan sesuai sistem yang sudah dibangun selama ini. "KPK harus tetap berjuang menjaga kepercayaan yang tinggi dari rakyat.. Kami percaya bahwa KPK mampu menjaga dan menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK pada 2023 harus mengencangkan sabuk pertahanan dan mengencangkan barisan dalam menghadapi tahun politik.
Ia meminta seluruh jajarannya untuk tidak membuat kegaduhan guna memaksimalkan kinerja.
“Mari kita sama-sama di dalam kapal besar KPK untuk mencapai tujuan dan tidak pernah ada kegaduhan di dalam kapalnya," pungkasnya. (H-3)
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved