Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tidak diajaknya NasDem dalam pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara.
NasDem, lanjutnya, sampai saat ini tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024.
"Nggak apa-apa, kita hormati kalau sudah tidak diajak," kata Willy yang ditemui setelah konferensi pers Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jakarta, Jumat (5/5).
Baca juga : Surya Paloh Puji Aksi Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung
Willy menyebut, Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan bayi yang dilahirkan oleh NasDem. Oleh karena itu, NasDem memiliki tanggung jawab untuk mengawal maju mundurnya pemerintahan Jokowi.
NasDem sendiri diketahui telah mengambil jalan yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara PDI Perjuangan sebagai partai politik Jokowi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Baca juga : Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Kendati demikian, Willy menyebut hubungan pihaknya dengan Presiden Jokowi harus bersifat resiprokal dan saling menghormati. Oleh karena itu, NasDem juga tidak akan mengklarifikasi sikap dan pernyataan Presiden. Ia mengatakan, sikap NasDem akan mengikuti arahan Ketua Umum Surya Paloh.
"Pak Surya, kan, sejauh ini memberikan arahan, ya kita selesaikan sampai akhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dan itulah moral kita, tanggung jawab, obligation kita," pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada Selasa (2/5), Jokowi bertemu dengan enam ketua umum dari parpol pendukung pemerintah. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang demikian juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Publik pun kemudian berspekulasi mengenai arah pertemuan itu, sebatas silaturahim Lebaran atau ada agenda untuk mengarahkan dukungan pada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.
Terkait dengan hal itu, Jokowi mengakui tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut karena NasDem sudah membentuk atau memiliki koalisi sendiri. Ia mengungkapkan strategi politik tidak boleh diketahui koalisi lain. Itu, menurutnya, hal wajar dalam politik.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya, sudah memiliki koalisi sendiri. (Sebaliknya) gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," kata Jokowi pada Kamis (4/5). (Z-4)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved