Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLITISI Partai NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya menghormati pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tidak diajaknya NasDem dalam pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara.
NasDem, lanjutnya, sampai saat ini tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024.
"Nggak apa-apa, kita hormati kalau sudah tidak diajak," kata Willy yang ditemui setelah konferensi pers Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Jakarta, Jumat (5/5).
Baca juga : Surya Paloh Puji Aksi Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung
Willy menyebut, Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan bayi yang dilahirkan oleh NasDem. Oleh karena itu, NasDem memiliki tanggung jawab untuk mengawal maju mundurnya pemerintahan Jokowi.
NasDem sendiri diketahui telah mengambil jalan yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara PDI Perjuangan sebagai partai politik Jokowi mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Baca juga : Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Kendati demikian, Willy menyebut hubungan pihaknya dengan Presiden Jokowi harus bersifat resiprokal dan saling menghormati. Oleh karena itu, NasDem juga tidak akan mengklarifikasi sikap dan pernyataan Presiden. Ia mengatakan, sikap NasDem akan mengikuti arahan Ketua Umum Surya Paloh.
"Pak Surya, kan, sejauh ini memberikan arahan, ya kita selesaikan sampai akhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dan itulah moral kita, tanggung jawab, obligation kita," pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada Selasa (2/5), Jokowi bertemu dengan enam ketua umum dari parpol pendukung pemerintah. Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang demikian juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Publik pun kemudian berspekulasi mengenai arah pertemuan itu, sebatas silaturahim Lebaran atau ada agenda untuk mengarahkan dukungan pada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.
Terkait dengan hal itu, Jokowi mengakui tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem dalam pertemuan tersebut karena NasDem sudah membentuk atau memiliki koalisi sendiri. Ia mengungkapkan strategi politik tidak boleh diketahui koalisi lain. Itu, menurutnya, hal wajar dalam politik.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya, sudah memiliki koalisi sendiri. (Sebaliknya) gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," kata Jokowi pada Kamis (4/5). (Z-4)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved