Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat turun langsung mengumpulkan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) se-Lampung untuk membahas infrastruktur. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, pembenahan infrastruktur utamanya jalan di Lampung merupakan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tim Kemendagri ke Lampung untuk memberikan asistensi dan pendampingan dalam penganggaran pembangunan infrastruktur di Lampung," ujar Fatoni dalam keterangannya yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Jumat (5/5).
Fatoni mengatakan, kehadiran Kemendagri tidak lepas dari tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda sebagai poros pemerintahan dan politik dalam negeri. Dirinya mengungkapkan, tugas tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mendagri memiiki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemda secara nasional.
Baca juga : Pemda Lampung Dianggap Tak Mampu Tangani Jalan Rusak, Jokowi Ambil Alih
"Sementara itu, peran Kemendagri berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 373 ialah pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi. Kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota," jelas Fatoni.
Tim Kemendagri yang turun ke Lampung di antaranya Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Inspektur IV Itjen Kemendagri, Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda, dan Kasubdit PU Ditjen Bina Keuda. Sementara itu, dari pemerintah provinsi dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Sekretaris Daerah Provinsi, Inspektur Provinsi Lampung hingga jajaran lainnya.
Baca juga : Jokowi Gunakan Mobil Tinjau Jalan dan Infrastruktur di Lampung
Pada kunjungan Tim Kemendagri kali ini, setidaknya diperoleh 8 data mengenai pembangunan infrastruktur di Lampung. Mulai dari data alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di seluruh Lampung, data panjang jalan, data kondisi jalan, permasalahan pembangunan infrastruktur jalan, hingga data-data dokumentasi jalan maupun jembatan yang ada di Provinsi Lampung.
Presiden Jokowi diketahui pada Jumat (5/5) pagi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Dirnya menginstruksikan agar perbaikan infrastruktur di Lampung perlu segera dilakukan. Lampung mendapat sorotan karena banyaknya jalan yang rusak.
"Secepat-cepatnya dimulai, yang kiranya provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah. clear?" ujar presiden. (Z-8)
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Suryo menjelaskan, motivasi utamanya membangun pabrik di Lampung Timur adalah untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di daerah asalnya.
Disebut Masjid Batu karena sejak didirikan pada era 1970-an, dindingnya tersusun dari batu kali hasil gotong royong warga.
Jembatan gantung ini menjadi bagian dari upaya TNI mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Program Desaku Maju–GERCEP direncanakan berlangsung dalam 58 kelas di 38 desa.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved