Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK pejabat tinggi negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian bahkan pimpinan instansi.
Nama-nama mereka dipaparkan dalam situs e-LHKPN KPK. Batas akhir pelaporan diketahui 31 Maret 2023.
"Iya, memang belum lapor," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Mei 2023.
Baca juga: Anaknya Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Menkumham Yasonna: Bohong Besar!
Para petinggi instansi yang menarik perhatian karena belum menyerahkan LHKPN yakni Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Pemaparan nama itu dipastikan sesuai dengan aturan berlaku.
Sejumlah petinggi Polri juga tercatat belum menyerahkan LHKPN. Salah satunya yakni Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Andi Rian R Djajali.
Baca juga: KPK Siapkan 142 Dokumen hingga Dokter untuk Lawan Praperadilan Lukas Enembe
Lalu, nama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto juga belum menyerahkan LHKPN miliknya. Kemudian, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono juga belum menyerahkan kewajibannya.
Sejumlah petinggi Polri yang belum melapor juga yakni Inspektur Pengawasan (Irwasum) Polri yang dulu menjabat sebagai Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri; dan Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Komjen Anang Revandoko.
Lalu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andianto dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) yang dulunya adalah mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Fadil Imran juga belum menyerahkan LHKPN. (Z-7)
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
Polri akan mengusut tuntas kerusuhan yang terjadi dalam sejumlah aksi demonstrasi. Polri juga melibatkan BIN dan TNI untuk mengungkap dalang kerusuhan
Menurut Darmawan, fenomena itu dianggap sebagai bentuk kekecewaan namun berkembang menjadi gerakan yang mengancam disintegrasi bangsa.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Rinny mengungkapkan bahawa ia tidak ingin 'terjebak' dengan tugas menyeleksi atau memeriksa orang tanpa adanya penambahan disiplin ilmu psikologi.
MAYAT berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengambang di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (10/1).
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya mewaspadai ancaman aksi teror saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved